Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, membawa isu percepatan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan tertinggal dalam forum Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026 yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.
Dalam forum tersebut, Samsul Mahmud memaparkan Rencana Aksi Kepala Daerah melalui program Gerakan Percepatan Konektivitas Jalan Kawasan Tertinggal Polewali Mandar (GERAK POLMAN).
Program tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, terutama di Kecamatan Tubbi Taramanu (Tutar), salah satu wilayah di Polewali Mandar yang menghadapi tantangan aksesibilitas akibat kondisi geografis dan medan yang relatif berat.
Samsul mengatakan pembangunan infrastruktur jalan memiliki keterkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap berbagai layanan dasar dan aktivitas ekonomi.
“Melalui GERAK POLMAN, kami ingin memastikan bahwa masyarakat di kawasan pegunungan dan wilayah tertinggal memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pelayanan publik yang berkualitas dan akses ekonomi yang lebih baik. Pembangunan jalan bukan hanya membuka akses wilayah, tetapi juga membuka masa depan masyarakat,” ujar Samsul Mahmud dalam paparannya, Kamis (23/7/2026).
Menurut dia, keterbatasan akses jalan di wilayah Tutar berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses terhadap pelayanan publik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Samsul menyebut GERAK POLMAN disusun dengan mengacu pada arah pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2025–2029.
Program tersebut dirancang melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat.
Melalui forum KPPD, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur jalan di kawasan tertinggal.
Dukungan tersebut diharapkan dapat diperoleh melalui berbagai sumber pembiayaan, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan pemerintah provinsi, maupun skema pembiayaan lainnya.
Kebutuhan dukungan pendanaan tersebut dinilai penting karena kapasitas fiskal pemerintah daerah masih terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Polewali Mandar.
Selain pembangunan fisik, GERAK POLMAN juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pembangunan. Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis Geographic Information System (GIS) dalam pemetaan dan penentuan prioritas pembangunan infrastruktur.
Program tersebut juga mencakup penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai target.
Pemaparan GERAK POLMAN dalam forum KPPD diharapkan dapat membuka ruang koordinasi dan dukungan lintas pemerintahan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menilai peningkatan konektivitas jalan menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas akses pelayanan dasar, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tertinggal.
