Jakarta, Potretnusantara.co.id – Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki tanah tetapi belum mengantongi sertipikat mendapat peluang memperoleh sertipikasi gratis dari pemerintah.
Program tersebut menjadi bagian dari dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terhadap penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan program sertipikasi gratis itu seusai mengikuti rangkaian groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan perumahan perusahaan PT KAI, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu pemberian sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat,” ujar Hashim.
Menurut Hashim, kepastian hukum atas tanah menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Sertipikat tidak hanya memberikan legalitas atas aset, tetapi juga dapat membuka akses pembiayaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” katanya.
Program sertipikasi tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam mempercepat pendaftaran tanah lintas sektor bagi MBR.
Kolaborasi itu diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi bagian penting dalam mendukung program perumahan rakyat. Salah satunya melalui penyediaan hunian terjangkau di atas aset negara, termasuk aset PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan, bukan akan dijalankan,” ujar Maruarar.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan kesiapan Kementerian ATR/BPN mendukung program perumahan rakyat melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurut Ossy, penyediaan hunian layak perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah dengan kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” kata Ossy.
Program sertipikasi gratis tersebut diharapkan dapat memperkuat legalitas aset masyarakat sekaligus mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir juga meninjau rumah contoh dan maket perumahan Hunian Terjangkau.
Kegiatan groundbreaking turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga lainnya.(*/Ifn)
