Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menggelar ekspose hasil pemetaan sosial penataan akses Reforma Agraria. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyusun program pemberdayaan masyarakat penerima manfaat berdasarkan potensi dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Polewali Mandar, Madya, bersama jajaran staf teknis. Sejumlah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria turut hadir.
Pemetaan sosial dilakukan di Kelurahan Sulewatang dan Desa Indomakkombong, Senin (31/8/2026). Tim memetakan sejumlah aspek, mulai dari data responden sebagai subjek Reforma Agraria, kualitas tanah, potensi diversifikasi tanaman, hingga kebutuhan sistem irigasi terpadu.
Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Polewali Mandar, Madya, mengatakan pemetaan sosial diperlukan agar program penataan akses tidak dibuat secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan potensi wilayah.
“Pemetaan sosial ini penting untuk mengetahui kondisi masyarakat, potensi lahan, serta kebutuhan yang ada di masing-masing wilayah. Hasilnya akan menjadi dasar dalam menentukan program pemberdayaan yang tepat sasaran,” kata Madya.
Menurut dia, Reforma Agraria tidak berhenti pada penataan atau pemberian akses terhadap tanah. Pemanfaatan tanah secara produktif juga perlu didukung dengan program pemberdayaan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
“Kami ingin memastikan tanah yang telah dimanfaatkan masyarakat dapat memberikan nilai ekonomi. Karena itu, aspek seperti kualitas tanah, diversifikasi tanaman, dan pengelolaan irigasi perlu diperhatikan dalam penataan akses Reforma Agraria,” ujarnya.
Hasil pemetaan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Kantor Pertanahan Polewali Mandar bersama pemerintah daerah untuk menyusun program pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat.
Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan karena pengembangan potensi wilayah tidak hanya berkaitan dengan urusan pertanahan, tetapi juga sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Madya mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar program penataan akses dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
“Penataan akses membutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah dan sektor terkait. Dengan data hasil pemetaan sosial ini, program yang disusun diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah,” kata dia.
Di Kelurahan Sulewatang dan Desa Indomakkombong, potensi pertanian menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pemetaan. Identifikasi kualitas tanah dan kemungkinan diversifikasi tanaman diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan komoditas yang sesuai.
Selain itu, sistem irigasi terpadu menjadi bagian dari perencanaan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan meningkatkan produktivitas lahan.
Kantor Pertanahan Polewali Mandar berharap hasil pemetaan sosial tersebut dapat menjadi pijakan bagi pelaksanaan program penataan akses Reforma Agraria yang berkelanjutan.
Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.(*/Ifn)
