Medan, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam pembangunan berkelanjutan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, memaparkan berbagai inovasi transformasi kota rendah emisi pada Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia yang menjadi rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (30/6/2026).
Forum bertema “Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi Demi Bumi Lestari” itu menjadi wadah bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta memperkuat kolaborasi menghadapi tantangan perubahan iklim.
Dalam paparannya bertajuk “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi”, Helmy menguraikan berbagai strategi yang telah dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Mulai dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca, pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik.
Menurut Helmy, sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa dan luas wilayah 175,77 kilometer persegi, Makassar menghadapi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Peningkatan suhu udara, keterbatasan akses air bersih, hingga tingginya kerentanan kawasan pesisir akibat perubahan iklim menjadi tantangan yang harus direspons melalui kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu inovasi yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah Makassar Eco Circular (MEC) Hub, sebuah sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang mengedepankan pemilahan sampah dari sumber, pengolahan sampah organik, serta pemanfaatan kembali sampah anorganik agar memiliki nilai ekonomi.
Program tersebut diperkuat melalui gerakan Jelajah Sampah yang dilaksanakan di seluruh kecamatan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat sistem pengelolaan persampahan. Di sisi lain, pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa terus dilakukan agar pengelolaan sampah berjalan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Tak hanya itu, Pemerintah Kota Makassar juga mengembangkan program Tanami Tanata’, yang mengintegrasikan pengolahan sampah organik dengan pertanian perkotaan sebagai bagian dari pembangunan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Helmy menegaskan, seluruh inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan target Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus mendukung pengembangan Kota Rendah Emisi dan Kota Tangguh Asia.
“Perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata dan kolaborasi. Karena itu, kami terus mendorong pengelolaan lingkungan yang dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar mampu mewujudkan Makassar yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Helmy.
Selain menjadi narasumber, Helmy bersama para Kepala Dinas Lingkungan Hidup anggota APEKSI juga menandatangani Pernyataan Advokasi Bersama. Dokumen tersebut memuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait percepatan penurunan emisi, penguatan sistem pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur hijau, serta implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Helmy didampingi Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati DLH Kota Makassar, Amanda Syahwaldi.
