Jakarta, Potretnusantara.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan energi panas bumi atau geotermal di Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (20/8/2026).
Kementerian ATR/BPN menerima penghargaan kategori “Outstanding Government Collaboration” sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pengembangan proyek-proyek geotermal di Indonesia, khususnya dari sisi pertanahan.
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Deni Santo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kontribusi kementeriannya dalam mendukung pengembangan panas bumi nasional.
“Penghargaan ini merupakan pengakuan bahwa Kementerian ATR/BPN memberikan kontribusi yang nyata untuk pengembangan panas bumi di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM dan penyelenggara IIGCC atas penghargaan ini,” ujar Deni Santo usai menerima penghargaan di Jakarta.
Menurut Deni, dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pengembangan geotermal dilakukan melalui sejumlah aspek pertanahan, mulai dari pengadaan tanah hingga pemberian kepastian hukum atas tanah yang digunakan dalam proyek tersebut.
Dukungan tersebut juga mencakup proyek geotermal yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dan diperuntukkan bagi kepentingan umum.
“Proyek-proyek pengembangan geotermal itu ada yang masuk sebagai PSN dan kategorinya untuk kepentingan umum. Karena itu, peran kami dimulai dari pengadaan tanah,” jelasnya.
Setelah proses pengadaan tanah selesai, Kementerian ATR/BPN juga berperan dalam memberikan hak atas tanah untuk memastikan kepastian hukum terhadap lahan yang digunakan dalam pengembangan proyek geotermal.
Selain itu, apabila terdapat persoalan atau sengketa pertanahan dalam proses pengembangan proyek, Kementerian ATR/BPN turut memiliki peran dalam penyelesaiannya.
“Setelah selesai, kami juga memberikan hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum, dan apabila ada sengketa pertanahan, kami harus berperan dalam menyelesaikannya,” kata Deni.
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian ESDM serta pihak terkait dalam mendukung pengembangan energi panas bumi.
Dukungan dari sektor pertanahan dinilai penting untuk memastikan proyek-proyek geotermal memiliki kepastian hukum atas lahan, sehingga pengembangan energi terbarukan di Indonesia dapat berjalan lebih efektif.
Penghargaan “Outstanding Government Collaboration” sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam mendorong pengembangan energi terbarukan, termasuk geotermal, sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.(*/Ifn)
