Penulis: Syukurdin
“Saya tidak pernah kalah, melainkan saya adalah pemenang atau orang yang mau belajar.” — Nelson Mandela
Menyongsong masa depan Kabupaten Luwu yang lebih cepat bangkit dan memiliki martabat dalam menentukan pemimpinnya untuk lima tahun ke depan, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa banyak nama yang bertebaran melalui berbagai atribut seperti baleho dan kalender, yang setiap tahunnya memberi pesan kepada masyarakat. Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air, dengan niat baik untuk kembali ke kampung halaman dan mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Luwu yang tercinta.
Para calon pemimpin ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, pengusaha, tokoh agama, hingga purnawirawan. Mereka semua memiliki hak yang sama untuk memperbaiki daerah ini, tentu dengan semangat yang telah ditorehkan oleh pendahulu atau kepala daerah sebelumnya. Memang benar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, begitu pula dengan pemerintahan yang ideal. Setiap individu yang mendapat mandat memimpin daerah, dalam hal ini Kabupaten Luwu, memiliki harapan besar dari masyarakat untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
Namun, seringkali cita-cita dan harapan rakyat kepada pemimpin terabaikan. Janji-janji politik yang dilontarkan selama pesta demokrasi lima tahunan sering kali terlupakan begitu masa jabatan berakhir, dengan banyaknya kepentingan yang mengalihkan fokus dan memicu penyesalan yang tak berujung. Terkadang, sepuluh tahun atau lima tahun berlalu tanpa ada prestasi yang berarti bagi masyarakat.
Sebagai masyarakat yang menginginkan demokrasi yang adil dan partisipatif, kita harus membangun pemikiran yang baru. Pemikiran ini harus berlandaskan pada etika politik, kearifan, kebijaksanaan, serta moralitas agama dan budaya, sehingga kita dapat menjauhi praktik dinasti politik yang menciptakan situasi feodalistik. Dinasti politik hanya mengakumulasi kekuasaan secara sewenang-wenang dan menutup ruang bagi semangat anak muda yang ingin tampil. Wajah feodalisme adalah bayangan dari begal demokrasi, yang melanggengkan kekuasaan keluarga meskipun tanpa kecerdasan kewargaan.
Dalam tradisi Yunani, orang yang tidak memiliki kecerdasan kewargaan disebut sebagai ‘idiot’—mereka yang berjalan sendiri, memaksakan kehendaknya sendiri, dan hanya memperhatikan kesejahteraan diri mereka. Kita harus menolak keras segala bentuk kekuasaan yang semena-mena. Harapan besar kita adalah agar para punggawa partai politik yang memiliki kuasa untuk menentukan atau menunjuk calon pemimpin daerah benar-benar memilih sosok yang memiliki kapabilitas untuk memimpin dan memajukan daerah. Pemimpin yang mampu menumbuhkan cita-cita anak muda, meningkatkan daya saing dalam bidang pendidikan, dan memajukan SDM, akan membantu mengelola potensi daerah yang kaya.
Kabupaten Luwu, yang terletak di Sulawesi Selatan, hingga hari ini masih menghadapi masalah besar, seperti angka putus sekolah yang tinggi dan kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat. Hal ini sangat kontradiktif dengan kenyataan bahwa kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dengan keberadaan gunung-gunung yang mengandung emas. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya alam ini seharusnya dapat memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, potensi tersebut masih dikuasai oleh segelintir orang yang hanya mementingkan kelompok mereka dan mengabaikan kesejahteraan rakyat.
Sumber daya alam yang melimpah seharusnya menjadi kunci untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Kami terus berdiskusi dengan H. Patahuddin, yang memiliki gagasan pengelolaan pertambangan yang konstruktif dan ramah lingkungan. Beliau juga memiliki cara yang efektif untuk meredakan konflik antara masyarakat dan perusahaan. Konflik semacam ini tidak boleh terjadi lagi setelah H. Patahuddin terpilih menjadi Bupati Luwu.
Kita tidak bisa menutup mata dan hati untuk mengakui bahwa semangat pembaruan selama dua dekade terakhir di Kabupaten Luwu masih sangat minim. Kabupaten Luwu seharusnya bisa bercermin dari daerah lain yang lebih maju, seperti Luwu Timur, yang semakin berkembang berkat kehadiran perusahaan-perusahaan besar. Mengapa hal yang sama tidak bisa terjadi di Kabupaten Luwu, padahal PT. Masmindo Dwi Area yang beroperasi di daerah ini sudah berpuluh tahun dan sudah beralih saham ke PT. Indika Energi? Eksploitasi kekayaan alam Kabupaten Luwu seharusnya membawa manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya untuk segelintir orang. Kita tidak menentang investor yang ingin membangun daerah, tetapi investor tersebut harus tunduk pada aturan yang adil dan tidak merugikan masyarakat.
Masyarakat seharusnya menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan, termasuk dengan mendatangkan investor yang dapat turut memajukan daerah. Namun, kehadiran investor yang didukung oleh negara seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kehidupan rakyat. Jika perusahaan memaksakan kehendaknya dan melanggar aturan adat, maka ini akan merusak kelangsungan budaya dan kehidupan masyarakat. Inilah saatnya kita membutuhkan pemimpin yang bijaksana, yang mampu merumuskan kebijakan demi kebaikan rakyat tanpa menjadikan mereka korban penggusuran.
H. Patahuddin adalah seorang politisi ulung yang mengutamakan sisi humanis dalam setiap tindakannya. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni dan sangat dekat dengan kultur budaya masyarakat Luwu. Sebagai seorang sarjana agama, beliau memiliki pemikiran yang taat beragama dan mampu mengembangkan keharmonisan di antara beragam agama yang ada di daerah ini. H. Patahuddin telah menjadi sandaran bagi semua tokoh agama, budayawan, tokoh masyarakat, nelayan, dan petani di Kabupaten Luwu. Sosoknya yang ramah dan bijaksana menjadikannya pemimpin yang nyaman untuk semua kalangan.
“Tidak ada pemberian yang lebih besar dibandingkan dengan memberikan waktu dan dukungan kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu kembali darinya.” — Nelson Mandela
