Oleh: Ramadhan Tartil
(Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Mungkajang)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Proses rekrutmen calon Direktur PDAM Kota Palopo telah memasuki fase yang paling menentukan. Tahapan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) telah dilaksanakan, sementara penetapan direktur definitif kini tinggal menunggu pertimbangan teknis dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sederhananya, publik saat ini sedang menunggu “Surat Cinta” dari Kemendagri sebagai penanda bahwa seluruh proses telah mendapatkan legitimasi administratif dan hukum yang diperlukan.
Namun sesungguhnya, yang sedang ditunggu masyarakat bukan sekadar selembar surat. Yang dinantikan adalah lahirnya kepemimpinan baru yang mampu menjawab harapan masyarakat terhadap pelayanan air bersih yang semakin baik. Sebab, air bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan hak dasar warga negara yang menyangkut kualitas hidup, kesehatan, dan masa depan sebuah daerah.
Dalam konteks itulah, proses seleksi Direktur PDAM tidak boleh dipandang sebagai agenda rutin pergantian jabatan semata. Ia adalah momentum untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan vital masyarakat dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi pelayanan publik yang kuat. Ketika proses seleksi dilakukan secara terbuka dan objektif, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya struktur organisasi, tetapi juga kepercayaan publik.
Sebagai bagian dari masyarakat Kecamatan Mungkajang, kami melihat bahwa tahapan rekrutmen yang dijalankan Pemerintah Kota Palopo patut mendapatkan apresiasi. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Hj. Naili Trisal, proses seleksi berlangsung melalui mekanisme yang terbuka, terukur serta mengedepankan prinsip profesionalisme. Setidaknya, publik dapat menyaksikan bahwa penentuan calon pemimpin PDAM tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui serangkaian tahapan yang dirancang untuk menguji kemampuan dan kelayakan para kandidat.
Apresiasi ini penting disampaikan karena di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan, setiap upaya menghadirkan tata kelola yang baik perlu mendapatkan dukungan. Demokrasi tidak hanya membutuhkan kritik, namun juga penghargaan terhadap kebijakan yang dijalankan dengan benar. Ketika pemerintah bekerja sesuai aturan, maka masyarakat juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan pengakuan secara objektif.
Meski demikian, pekerjaan sesungguhnya baru akan dimulai setelah direktur definitif ditetapkan. Jabatan Direktur PDAM bukanlah kursi “prestise” yang cukup dihiasi dengan gelar dan pengalaman. Jabatan tersebut adalah amanah yang akan diuji setiap hari oleh kebutuhan masyarakat. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli siapa yang terpilih. Yang mereka pedulikan adalah apakah air tetap mengalir ke rumah-rumah mereka, apakah pelayanan semakin baik, dan apakah keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
Karena itu, terdapat tiga prinsip mendasar yang menurut kami harus menjadi kompas kepemimpinan bagi siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin PDAM Kota Palopo.
Pertama, Responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perusahaan daerah harus mampu mendengar dan merespons setiap persoalan pelanggan dengan cepat. Di era keterbukaan informasi, pelayanan yang lamban tidak lagi dapat ditoleransi. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir sebagai problem solver, bukan sekadar administrator.
Kedua, Customer Centricity atau Orientasi penuh kepada Pelanggan. Keberhasilan PDAM tidak hanya diukur dari laporan keuangan yang sehat, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan, semakin besar pula legitimasi sosial yang dimiliki perusahaan.
Ketiga, Employee Empowerment atau Pemberdayaan Karyawan. Tidak ada perusahaan yang maju dengan sumber daya manusia yang terabaikan. Kesejahteraan, pengembangan kapasitas, dan penghargaan terhadap karyawan harus menjadi perhatian utama. Sebab pelayanan yang berkualitas lahir dari karyawan yang merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkembang.
Secara Filosofis, kepemimpinan sejati bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang pengabdian. Seorang direktur tidak diingat karena tanda tangannya di atas dokumen-dokumen penting, tetapi karena jejak manfaat yang ditinggalkannya. Ia akan dikenang apabila mampu membuat pelayanan menjadi lebih baik, perusahaan menjadi lebih sehat, dan masyarakat menjadi lebih sejahtera.
Maka, saat masyarakat menunggu keluarnya rekomendasi Kemendagri, yang perlu dijaga adalah kepercayaan terhadap proses. Biarkan mekanisme berjalan sesuai koridornya. Biarkan regulasi bekerja sebagaimana mestinya. Sebab sebuah keputusan yang lahir dari prosedur yang benar akan memiliki legitimasi yang kuat untuk diterima publik.
Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih nantinya, masyarakat berharap agar PDAM Kota Palopo tidak hanya menjadi perusahaan daerah yang sehat secara finansial, tetapi juga menjadi institusi pelayanan publik yang mampu menghadirkan air bersih, keadilan pelayanan, dan kemanfaatan yang dirasakan oleh seluruh warga. Sebab keberhasilan sebuah kepemimpinan tidak diukur dari seberapa tinggi jabatannya, melainkan dari seberapa banyak kebutuhan masyarakat yang mampu dipenuhinya.
Editor: S PNs
