Makassar – Potretnusantara.co.id – Makassar, yang merupakan kampung halaman Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, Prof. Taruna Ikrar, disinyalir telah menjadi pusat peredaran kosmetik berbahaya.
Hal tersebut mendapat perhatian khusus dari Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Cabang Gowa Raya. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif LKMI Cabang Gowa Raya, Wahyudi.
Menurut Wahyudi selaku Direktur Eksekutif LKMI Cabang Gowa Raya, meskipun Makassar adalah kampung halaman Prof. Taruna Ikrar yang baru saja dilantik sebagai Kepala BPOM RI, kenyataannya Sulawesi Selatan justru menjadi tempat berkembangnya peredaran kosmetik berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dari BPOM setempat terkesan lemah dan tidak tegas terhadap praktik ilegal tersebut.
“BPOM di Makassar tidak berfungsi dengan baik, karena lemahnya pengawasan yang justru mencoreng nama Kepala BPOM RI di kampung halamannya. Makassar malah menjadi sarang bagi mafia kosmetik berbahaya,” ungkapnya, Senin (25/11/2024).
Peredaran produk skincare berbahaya seharusnya menjadi tanggung jawab penuh BPOM Makassar, yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan menindak pelaku bisnis kosmetik ilegal di Sulawesi Selatan. Namun, kenyataannya, kosmetik berbahaya ini justru baru mendapat perhatian setelah diviralkan, yang seolah menjadi satu-satunya cara untuk mendorong BPOM bertindak.
“BPOM Makassar memperlihatkan bahwa mereka hanya bertindak jika isu ini viral. Seakan-akan tanpa viral, tidak ada penindakan,” tegasnya.
Oleh karena itu, LKMI Cabang Gowa Raya mendesak Kepala BPOM RI untuk segera melakukan evaluasi dan mengganti Kepala BPOM Makassar yang dinilai gagal dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik berbahaya di Sulsel.
“Saya rasa Prof. Taruna Ikrar harus segera mencopot Kepala BPOM Makassar, karena jika tidak ada figur seperti Dr. Oky yang mengungkapnya di TikTok, kosmetik berbahaya terus saja beredar di masyarakat Sulsel. Ini demi kepentingan masyarakat,” jelasnya.
“LKMI Cabang Gowa Raya akan mengambil langkah tegas untuk menuntut evaluasi terhadap Kepala BPOM Makassar. Masa kampung halaman Kepala BPOM Pusat justru dijadikan surga bagi mafia kosmetik?” tutupnya.
Perubahan ini bertujuan untuk membuat kalimat lebih terstruktur dan mengurangi pengulangan informasi yang kurang perlu.
