Jakarta, Potretnusanatara.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan transformasi layanan pertanahan dan penataan ruang sebagai salah satu prioritas utama.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, membuka kegiatan penyusunan RKA-KL 2027 secara daring pada Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, ia meminta seluruh jajaran menyusun program dan anggaran yang berorientasi pada hasil, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita fokuskan yang selama ini jadi isu utama, yaitu transformasi layanan, yang dilaksanakan melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penataan proses bisnis, peningkatan kapasitas SDM, serta perubahan struktur organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah,” ujar Dalu.
Menurut dia, transformasi layanan harus diwujudkan melalui sistem pelayanan yang terintegrasi dari awal hingga akhir. Sistem tersebut diharapkan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait waktu, biaya, persyaratan, hingga status penyelesaian layanan.
Selain transformasi layanan, Dalu meminta jajarannya mempercepat penyelesaian tunggakan layanan, meningkatkan transparansi dan integritas, serta memperkuat kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penguatan sistem keamanan, serta pemanfaatan data spasial sebagai bagian dari upaya mendukung pengambilan kebijakan.
“Transformasi ini juga harus didukung dengan kesiapan sumber daya manusia, penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen risiko,” katanya.
Dalu mengatakan, penguatan organisasi juga perlu dilakukan melalui penyesuaian struktur Kantor Pertanahan dan mekanisme kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan wilayah.
Dalam penyusunan RKA-KL 2027, ia meminta setiap program memiliki target yang jelas dan terukur, mulai dari keluaran atau *output*, volume, lokasi, jadwal pelaksanaan, hingga penanggung jawab program.
Menurutnya, perencanaan yang terukur akan memudahkan proses pelaksanaan dan pengawasan program sekaligus memastikan anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat optimal.
“Tidak hanya cukup melihat tingkat penyerapan anggaran, tetapi yang lebih penting adalah kualitas keluaran, ketepatan waktu, kebermanfaatan, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tegas Dalu.
Kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah, serta Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang mengikuti kegiatan tersebut secara daring, Dalu menginstruksikan agar memperkuat pengendalian program dan anggaran.
Para pimpinan unit kerja juga diminta melakukan pemantauan kinerja secara berkala, mempercepat penyelesaian hambatan, serta memastikan seluruh jajaran bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
Dalu berharap penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2027 menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, realistis, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
