MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menghadiri kegiatan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat di Hotel Matos, Mamuju, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan bertema “Membangun Data Pangan Terintegrasi untuk Memperkuat Ekonomi Daerah” itu diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Junda Maulana mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyusunan neraca pangan menjadi instrumen penting bagi Pemerintah Provinsi Sulbar dalam merumuskan kebijakan pangan yang akurat dan berbasis data.
Ia menjelaskan, neraca pangan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ketersediaan pangan di setiap daerah, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas pasokan serta mengantisipasi potensi kekurangan komoditas.
“Digitalisasi adalah hal yang utama untuk bisa memantau perkembangan pangan di daerah kita. Dengan digitalisasi, kita tidak perlu lagi menguras energi untuk mencari informasi karena data pangan dapat diperoleh dengan cepat kapan saja dan di mana saja, sehingga kebijakan yang dikeluarkan juga bisa lebih cepat,” kata Junda Maulana.
Junda juga mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan serius dan memahami secara menyeluruh metodologi penyusunan neraca pangan. Menurutnya, data yang disusun harus mencakup seluruh rantai pangan, mulai dari stok awal, produksi, konsumsi langsung, kebutuhan industri, hingga data ekspor dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian.
Ia menambahkan, harmonisasi data sektoral menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Sulbar. Hal itu sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar tidak terjadi perbedaan data antarinstansi yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
“Data sektoral ini perlu diharmonisasi sehingga tidak terjadi perbedaan data. Jadikan neraca pangan sebagai dasar kebijakan agar pemerintah dapat mengetahui komoditas apa yang harus didorong dan komoditas apa yang sedang bermasalah,” tegasnya.
Selain harmonisasi data, Junda menekankan pentingnya verifikasi lapangan dalam proses penyusunan neraca pangan. Ia meminta agar pengumpulan data tidak hanya mengandalkan laporan administrasi, tetapi juga dilakukan melalui pengecekan langsung mulai dari tingkat petani, pelaku usaha, hingga konsumen.
Menurutnya, data yang akurat dan terverifikasi akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
