Oleh: Andi Pangerang Nur Akbar
Ketua Yayasan Butta Porea Indoneasia
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Di tengah riuh perbincangan tentang krisis pangan global perang, perubahan iklim, hingga disrupsi rantai pasok kita sering membayangkan solusi dalam skala yang sama besarnya: investasi triliunan, teknologi canggih, dan ladang tak bertepi. Seolah-olah perut dunia hanya bisa diisi oleh mesin besar dan korporasi raksasa.
Padahal, diam-diam, dunia ini sudah lama kenyang oleh sesuatu yang kecil.
Data mutakhir hingga awal 2026 justru memperlihatkan lanskap yang lebih jujur. Pertanian rumah tangga dan skala kecil dengan luas lahan di bawah 5 hektar menopang sekitar 30% hingga 35% pasokan pangan dunia. Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cermin dari sistem pangan yang bekerja dari bawah, sering tanpa sorotan.
Lebih menarik lagi, petani yang benar-benar kecil yang mengelola lahan kurang dari 2 hektar hanya menguasai sekitar 12% lahan pertanian global, tetapi mampu menghasilkan sekitar 30–34% pangan dunia. Sebuah ironi produktivitas: yang lahannya sempit, justru bekerja paling intensif. Sementara itu, petani kecil hingga menengah (2–5 hektar) memperluas kontribusi tersebut hingga mendekati 46% produksi pangan, terutama di wilayah berkembang.
Jika angka-angka itu terasa abstrak, lihatlah lebih dekat ke Asia dan Afrika Sub-Sahara. Di kawasan ini, petani kecil menyediakan hingga 60% kebutuhan pangan lokal. Mereka bukan hanya produsen, tetapi penyangga utama kehidupan sehari-hari. Dari beras, jagung, hingga singkong dan kacang-kacangan lebih dari separuh produksi komoditas pangan pokok dunia lahir dari tangan mereka.
Di titik ini, satu hal menjadi jelas: sistem pangan global tidak sepenuhnya berdiri di atas fondasi industri besar. Ia bertumpu pada jaringan jutaan rumah tangga yang bekerja dalam diam.
Namun, ada paradoks yang tak bisa diabaikan. Dari sekitar 570 juta unit usaha pertanian di dunia, sekitar 84–85% adalah pertanian kecil (di bawah 2 hektar). Mereka mayoritas secara jumlah, tetapi hanya mengelola sekitar 9–12% dari total lahan pertanian global. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan semata soal produksi, tetapi juga soal distribusi sumber daya.
Meski begitu, keterbatasan lahan tidak selalu berarti keterbatasan hasil. Dalam banyak kasus, produktivitas per unit lahan pada pertanian kecil justru lebih tinggi. Pengelolaan yang intensif, keberagaman tanaman, serta kedekatan emosional dengan lahan membuat setiap jengkal tanah bekerja lebih optimal. Ini bukan romantisme, tetapi logika bertahan hidup.
Lalu, di mana posisi kota dalam peta besar ini?
Selama ini, kota ditempatkan sebagai konsumen. Ia menyerap, menghabiskan, dan menghasilkan residu berupa sampah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ada pergeseran yang menarik: kota mulai belajar memproduksi. Urban farming muncul bukan sekadar sebagai tren gaya hidup, tetapi sebagai respons terhadap kerentanan sistem pangan.
Namun, urban farming yang berdiri sendiri seringkali hanya menjadi simbol hijau di permukaan, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Di sinilah pentingnya pendekatan baru: urban farming terintegrasi dengan pengelolaan sampah.
Ketika dua isu ini dipertemukan, kita tidak hanya berbicara tentang menanam sayur di kota, tetapi tentang membangun ekosistem. Sampah organik rumah tangga yang selama ini menjadi beban TPA diolah menjadi kompos atau eco enzyme. Hasilnya kembali ke tanah sebagai nutrisi. Tanaman tumbuh, dipanen, dikonsumsi, dan siklus itu berulang.
Sederhana, tetapi revolusioner.
Di Makassar, embrio gerakan ini mulai terlihat. Lorong-lorong yang dulu identik dengan kepadatan dan limbah, perlahan berubah menjadi ruang produksi. Komunitas bergerak, warga belajar memilah, mengolah, dan menanam. Dari bank sampah hingga kebun lorong, dari eco enzyme hingga biopori semuanya menyusun satu narasi baru: kota tidak harus menjadi beban bagi pangan, ia bisa menjadi bagian dari solusi.
Jika ditarik lebih jauh, urban farming terintegrasi ini sejatinya adalah versi urban dari apa yang sudah lama dilakukan petani kecil di desa: memanfaatkan sumber daya lokal, meminimalkan limbah, dan menjaga keberlanjutan. Bedanya, ini terjadi di tengah beton dan aspal.
Namun, kita juga perlu jujur: gerakan ini belum menjadi arus utama. Ia masih sering terjebak dalam proyek percontohan, seremonial, atau sekadar konten media sosial. Tantangan terbesarnya bukan pada konsep, tetapi pada konsistensi dan sistem pendukung.
Pertanyaannya sederhana: apakah kita siap mengubah kebiasaan?
Karena inti dari semua ini bukan teknologi, melainkan perilaku. Memilah sampah setiap hari, mengolahnya dengan sabar, menanam dengan tekun semuanya membutuhkan disiplin yang seringkali lebih sulit daripada membangun infrastruktur besar.
Di sinilah peran kebijakan dan komunitas menjadi krusial. Tanpa dukungan regulasi, insentif ekonomi, dan penguatan kelembagaan lokal, gerakan ini akan tetap menjadi pulau-pulau kecil yang terpisah. Padahal, jika terhubung, ia bisa menjadi kekuatan besar yang menopang ketahanan pangan kota.
Pada akhirnya, kita kembali pada satu kesadaran sederhana: bahwa masa depan pangan dunia tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling besar, tetapi oleh siapa yang paling konsisten merawat yang kecil. Petani kecil di desa telah membuktikannya. Kini, kota punya kesempatan untuk belajar bukan meniru sepenuhnya, tetapi mengadaptasi semangatnya.
Karena mungkin, di tengah segala ketidakpastian global, jawaban itu tidak sedang tumbuh di ladang yang luas dan jauh. Ia sedang tumbuh di halaman rumah, di lorong sempit, dan di tangan-tangan yang bersedia memulai dari hal yang tampak sederhana.
Dan dari sanalah, dunia diam-diam disangga.
