Polewali Mandar,Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menargetkan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dari kategori Pratama menjadi Madya pada 2026.
Namun, target tersebut masih membutuhkan pembenahan. Pasalnya, hasil Verifikasi Administrasi (VA) awal KLA 2026 mencatat nilai Polman hanya 616,00 poin, jauh di bawah hasil evaluasi mandiri yang mencapai 929,95 poin.
Terdapat selisih 313,95 poin antara kedua hasil penilaian tersebut. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus melengkapi sejumlah dokumen administrasi dan bukti dukung yang belum memenuhi indikator penilaian.
Pembenahan dilakukan melalui kegiatan Peninjauan Ulang Verifikasi Administrasi (PUVA) penginputan data KLA 2026 pada aplikasi e-KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 5–6 November 2026, tersebut melibatkan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Dinas P3AP2KB Polman bersama Tim Gugus Tugas KLA. Peninjauan dipusatkan di Ruang Sosial Budaya Baperida Polman.
Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Polman, Ardianty Razak, mengungkapkan bahwa secara kelembagaan Polman sebenarnya telah memiliki sejumlah fondasi untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
Di antaranya Peraturan Daerah tentang KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, kemitraan, serta program pemenuhan hak anak pada lima klaster penilaian.
Meski demikian, hasil verifikasi awal masih menemukan sejumlah kekurangan, terutama terkait bukti dukung, kelengkapan dokumen kegiatan, data pembanding, laporan monitoring dan evaluasi (monev), hingga bukti pelaksanaan layanan pada sejumlah indikator.
“Capaian ini bukan hanya soal angka. Ini bukti komitmen 24 OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA untuk benar-benar mewujudkan Polman layak anak,” ujar Ardianty, Jumat (6/11/2026).
Adapun lima klaster penilaian KLA meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus. Penilaian juga mencakup aspek kelembagaan.
Dalam proses pembenahan tersebut, Ardianty mengakui masih terdapat sejumlah kendala. Salah satunya keterlambatan pengiriman data dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu, gangguan server aplikasi e-KLA juga menjadi hambatan saat proses pengunggahan dokumen pendukung penilaian.
Pihaknya kini akan melanjutkan sinkronisasi data serta melengkapi bukti foto kegiatan yang dibutuhkan untuk proses verifikasi oleh pemerintah pusat.
“Selanjutnya kami akan melakukan sinkronisasi data dan melengkapi bukti foto kegiatan untuk verifikasi pusat. Harapannya, Polman tidak hanya layak secara administrasi, tapi benar-benar aman dan nyaman untuk anak,” tambahnya.
Dengan hasil verifikasi awal 616,00 poin tersebut, upaya peningkatan predikat KLA Polman masih bergantung pada kelengkapan dokumen dan pemenuhan indikator yang menjadi catatan tim verifikator.
Kepastian apakah Polman mampu naik dari predikat Pratama menjadi Madya pada 2026 masih menunggu jadwal dan hasil verifikasi akhir dari tim penilai pusat.(*)
