Oleh: Barly RM (Pemerhati Kebijakan Publik Kota Makassar)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, sulitnya memperoleh LPG, hingga pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai persoalan teknis distribusi dan pasokan energi.
Di balik persoalan tersebut terdapat masalah yang jauh lebih fundamental: kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola kebutuhan dasar masyarakat.
Energi bukan sekadar komoditas ekonomi. BBM, LPG, dan listrik telah menjadi bagian dari infrastruktur kehidupan sehari-hari. Ketika pasokannya terganggu, dampaknya merambat ke transportasi, perdagangan, pendidikan, pelayanan publik, usaha mikro, hingga pendapatan keluarga.
Karena itu, ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean BBM, mencari LPG dari satu tempat ke tempat lain, atau menghadapi pemadaman listrik, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan. Yang ikut dipertaruhkan adalah persepsi masyarakat mengenai apakah negara hadir, bekerja, dan mampu memastikan kebutuhan dasar warganya.
Ketika Narasi Resmi Berbeda dengan Realitas di Lapangan
Salah satu persoalan paling sensitif dalam situasi krisis adalah munculnya jarak antara informasi resmi pemerintah dan pengalaman masyarakat.
Di satu sisi, masyarakat dapat menerima penjelasan mengenai ketersediaan stok, distribusi, maupun langkah-langkah penanganan. Di sisi lain, warga berhadapan langsung dengan antrean kendaraan, SPBU yang mengalami keterbatasan pasokan, kesulitan memperoleh LPG, serta gangguan aktivitas akibat pemadaman listrik.
Pada titik inilah persoalan komunikasi publik menjadi sangat penting.
Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa kondisi terkendali. Pemerintah perlu menjelaskan di mana persoalannya, berapa besar gangguannya, wilayah mana yang terdampak, berapa lama normalisasi diperkirakan berlangsung, serta langkah konkret apa yang sedang dilakukan.
OECD dalam kajiannya mengenai kepercayaan terhadap institusi publik menempatkan reliabilitas, responsivitas, integritas, keterbukaan, dan keadilan sebagai faktor penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa komunikasi berbasis bukti dan transparansi mengenai dasar pengambilan kebijakan berperan penting dalam membangun kepercayaan.
Dengan demikian, persoalan komunikasi dalam krisis energi bukan sekadar persoalan hubungan masyarakat. Ia merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan itu sendiri.
Panic Buying Bukan Muncul dari Ruang Hampa
Fenomena panic buying juga perlu dilihat secara lebih objektif.
Pembelian berlebihan memang dapat memperbesar tekanan terhadap pasokan. Namun, perilaku tersebut tidak muncul tanpa sebab. Masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang mereka terima dan pengalaman yang mereka lihat di lingkungan sekitar.
Ketika seseorang melihat antrean panjang di SPBU, mendengar kabar mengenai keterbatasan pasokan, atau mengalami sendiri kesulitan mendapatkan BBM dan LPG, maka ketidakpastian akan mendorong tindakan berjaga-jaga.
Dalam kondisi seperti itu, masyarakat tidak selalu memiliki kemampuan untuk membedakan antara kelangkaan aktual, gangguan distribusi sementara, keterlambatan pasokan, atau sekadar kepanikan yang menyebar melalui informasi dari mulut ke mulut dan media sosial.
Karena itu, menyalahkan masyarakat semata-mata karena melakukan panic buying tidak menyelesaikan persoalan.
Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem informasi yang mampu menjawab kecemasan publik secara cepat dan terukur.
Pemerintah harus mampu menghadirkan data yang dapat diverifikasi masyarakat. Berapa stok yang tersedia? Di mana stok tersebut berada? Berapa kebutuhan harian? SPBU mana yang mengalami gangguan? Kapan distribusi berikutnya tiba? Berapa lama masyarakat harus menunggu?
Ketika informasi resmi tidak cukup menjawab pertanyaan tersebut, ruang kosong akan diisi oleh rumor, spekulasi, dan kepanikan.
Disonansi Kognitif di Tengah Krisis
Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep cognitive dissonance atau disonansi kognitif yang dikembangkan Leon Festinger.
Secara sederhana, disonansi kognitif muncul ketika seseorang berhadapan dengan dua informasi atau kenyataan yang sulit dipertemukan. Dalam konteks krisis energi, masyarakat menerima pesan bahwa situasi sedang terkendali, tetapi pada saat bersamaan mengalami sendiri antrean panjang, keterbatasan pasokan, atau gangguan pelayanan.
Ketegangan antara informasi resmi dan pengalaman nyata tersebut dapat menghasilkan ketidakpercayaan.
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Ketika pengalaman masyarakat terus-menerus bertentangan dengan narasi resmi, persoalan yang awalnya hanya berupa gangguan distribusi dapat berkembang menjadi persoalan persepsi terhadap kredibilitas pemerintah.
Festinger menjelaskan disonansi kognitif sebagai kondisi psikologis yang muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan, pengetahuan, atau tindakan seseorang. Konsep tersebut relevan untuk memahami mengapa kontradiksi antara informasi yang diterima masyarakat dan pengalaman sehari-hari dapat memengaruhi sikap publik.
Karena itu, pemerintah harus menghindari kecenderungan untuk sekadar membantah persepsi publik. Yang diperlukan adalah membuktikan kondisi sebenarnya dengan data dan tindakan nyata.
Waktu yang Hilang Adalah Kerugian Ekonomi
Antrean BBM sering kali dianggap hanya sebagai persoalan ketidaknyamanan. Padahal, bagi kelompok masyarakat tertentu, waktu yang hilang merupakan kerugian ekonomi secara langsung.
Pekerja harian, pengemudi ojek daring, sopir angkutan, pelaku UMKM, pedagang, teknisi lapangan, hingga pekerja sektor informal bergantung pada mobilitas.
Ketika kendaraan berhenti berjam-jam dalam antrean, pendapatan mereka juga ikut berhenti.
Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut dapat disebut sebagai biaya sosial dari gangguan layanan dasar.
Satu kendaraan yang mengantre mungkin terlihat sebagai persoalan kecil. Tetapi jika ribuan kendaraan mengalami hal yang sama, akumulasi waktunya menjadi sangat besar. Produktivitas masyarakat menurun, biaya operasional meningkat, distribusi barang terganggu, dan tekanan ekonomi rumah tangga bertambah.
Krisis energi pada akhirnya tidak hanya berdampak pada sektor energi.
Ia dapat berubah menjadi krisis produktivitas.
Pendidikan dan Pelayanan Publik Ikut Terdampak
Dampak gangguan energi juga tidak berhenti di sektor ekonomi.
Ketika kemacetan akibat antrean BBM mengganggu mobilitas masyarakat, sekolah dan aktivitas pendidikan dapat ikut terdampak. Ketika listrik padam, aktivitas belajar, pelayanan administrasi, perdagangan, dan pekerjaan berbasis teknologi juga mengalami gangguan.
Hal tersebut memperlihatkan satu hal penting: ketahanan energi merupakan bagian dari ketahanan sosial.
Pemerintah tidak dapat memisahkan persoalan energi dari persoalan pendidikan, ekonomi, transportasi, dan pelayanan publik.
Karena itu, respons terhadap krisis energi harus bersifat lintas sektor.
Dari Keluhan Warga Menjadi Tekanan Politik
Munculnya mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan elemen publik lainnya dalam menyuarakan keresahan merupakan perkembangan yang patut diperhatikan.
Dalam demokrasi, demonstrasi dan kritik publik tidak semestinya selalu dipandang sebagai ancaman. Ia dapat menjadi mekanisme koreksi ketika masyarakat merasa saluran komunikasi formal belum mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
Robert D. Putnam dalam kajiannya mengenai demokrasi dan modal sosial menunjukkan pentingnya kepercayaan, keterlibatan warga, kerja sama, dan jaringan sosial dalam membentuk pemerintahan yang efektif. Hubungan antara kualitas institusi dan kehidupan kewargaan menunjukkan bahwa pemerintahan yang efektif tidak hanya membutuhkan kapasitas administratif, tetapi juga kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
Karena itu, ketika masyarakat mulai turun ke jalan, pemerintah perlu membaca fenomena tersebut sebagai sinyal kebijakan, bukan sekadar persoalan keamanan.
Pertanyaannya bukan hanya siapa yang melakukan demonstrasi.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa keresahan tersebut berkembang menjadi gerakan kolektif?
Krisis Kepercayaan Tidak Selesai dengan Pernyataan Pers
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan.
Kepercayaan dibangun melalui pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan negara.
OECD dalam laporan terbarunya mengenai kepercayaan terhadap institusi publik menegaskan bahwa pengalaman masyarakat dalam berinteraksi dengan layanan publik sehari-hari memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Efisiensi, keadilan, responsivitas, dan integritas menjadi bagian penting dari pengalaman tersebut.
Artinya, warga tidak menilai pemerintah hanya dari pidato pejabat atau konferensi pers.
Mereka menilai pemerintah dari pertanyaan yang sangat sederhana:
Apakah BBM tersedia?
Apakah LPG mudah diperoleh?
Apakah listrik menyala?
Apakah informasi pemerintah sesuai dengan kenyataan?
Apakah keluhan masyarakat ditanggapi?
Dan ketika terjadi masalah, apakah pemerintah hadir di lapangan?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut justru merupakan fondasi kepercayaan publik.
Pemerintah Perlu Membuka Data, Bukan Sekadar Narasi
Ada beberapa langkah yang seharusnya segera dilakukan.
Pertama, transparansi data harus diperkuat.
Informasi mengenai stok, distribusi, kebutuhan, wilayah terdampak, dan perkembangan normalisasi harus dapat diakses publik dengan bahasa yang mudah dipahami.
Kedua, pemerintah harus membangun satu pusat informasi krisis energi.
Masyarakat membutuhkan informasi yang konsisten dari pemerintah daerah, Pertamina, PLN, aparat terkait, dan instansi lainnya. Perbedaan informasi antarlembaga justru dapat memperbesar ketidakpastian.
Ketiga, pemerintah harus turun langsung ke titik persoalan.
Krisis tidak cukup dipantau melalui laporan administratif. Pemerintah harus melihat kondisi SPBU, distribusi LPG, jaringan listrik, pasar, terminal distribusi, serta dampaknya terhadap masyarakat secara langsung.
Keempat, evaluasi tata kelola energi harus dilakukan secara terbuka.
Jika masalah berada pada distribusi, maka distribusi harus diperbaiki. Jika masalah berada pada infrastruktur, kapasitas infrastruktur harus dievaluasi. Jika masalah muncul karena koordinasi antarlembaga, mekanisme koordinasinya harus dibenahi.
Jangan sampai setiap krisis selalu diselesaikan dengan pola yang sama: terjadi gangguan, masyarakat mengeluh, pemerintah memberikan penjelasan, situasi kembali normal, lalu persoalan struktural dilupakan. Pola seperti itu hanya akan membuat krisis yang sama berulang.
Transparansi Bukan Berarti Membuka Semua Rahasia
Ada anggapan bahwa keterbukaan informasi dapat menimbulkan kepanikan. Namun, penelitian mengenai transparansi pemerintahan menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang dipercaya, meskipun pengaruhnya terhadap kepercayaan tidak selalu sederhana dan bergantung pada konteks serta kualitas informasi yang diberikan.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar membuka data sebanyak-banyaknya.
Yang diperlukan adalah data yang relevan, akurat, mudah dipahami, diperbarui secara berkala, dan dapat diverifikasi.
Informasi yang transparan tetapi membingungkan tidak akan menyelesaikan masalah.
Begitu pula informasi yang terlihat meyakinkan tetapi tidak sesuai dengan pengalaman masyarakat justru berpotensi memperbesar ketidakpercayaan.
Jangan Biarkan Krisis Teknis Berubah Menjadi Krisis Legitimasi
Krisis energi dapat diselesaikan secara teknis.
Distribusi dapat diperbaiki. Pasokan dapat ditambah. Infrastruktur dapat dibenahi. Koordinasi dapat diperkuat.
Namun, krisis kepercayaan jauh lebih sulit untuk dipulihkan.
Ketika masyarakat mulai percaya bahwa informasi pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan, setiap pernyataan berikutnya akan diperiksa dengan kecurigaan.
Inilah yang harus dihindari.
Pemerintah perlu memahami bahwa kepercayaan publik bukan berarti masyarakat harus selalu percaya kepada pemerintah. Dalam demokrasi, kritik, pengawasan, dan sikap skeptis justru merupakan bagian dari mekanisme koreksi terhadap kekuasaan. OECD juga menempatkan keterbukaan terhadap pengawasan publik dan kemampuan pemerintah untuk menjelaskan dasar kebijakannya sebagai bagian penting dari pemerintahan yang dapat dipercaya.
Dengan demikian, kritik masyarakat bukan otomatis tanda kegagalan demokrasi.
Sebaliknya, kritik dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.
Makassar Membutuhkan Pemerintah yang Hadir, Bukan Sekadar Pemerintah yang Berbicara
Krisis BBM, LPG, dan listrik di Sulawesi Selatan semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola energi.
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu duduk bersama untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tidak terganggu hanya karena lemahnya koordinasi, distribusi, atau kesiapan menghadapi lonjakan permintaan.
Lebih jauh lagi, persoalan ini harus menjadi bagian dari agenda ketahanan energi jangka panjang.
Indonesia tidak bisa terus-menerus hanya berbicara mengenai bagaimana mengatasi antrean ketika antrean sudah terjadi. Pemerintah harus membangun sistem yang mampu mengantisipasi gangguan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat secara luas.
Makassar dan Sulawesi Selatan membutuhkan sistem energi yang lebih tangguh, distribusi yang lebih transparan, koordinasi antarlembaga yang lebih kuat, serta mekanisme komunikasi publik yang mampu bekerja dalam situasi krisis.
Pada akhirnya, persoalan paling serius dari antrean BBM bukan semata-mata panjangnya antrean. Persoalan paling serius adalah ketika masyarakat mulai bertanya apakah pemerintah benar-benar memahami apa yang mereka alami. Karena itu, pemerintah harus hadir bukan hanya melalui pernyataan, tetapi melalui data, tindakan, pelayanan, dan penyelesaian masalah.
Sebab ketika kebutuhan dasar terganggu, yang diuji bukan hanya kemampuan teknis negara.
Yang diuji adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Dan kepercayaan publik merupakan modal pemerintahan yang sangat mahal. Ia dibangun perlahan melalui konsistensi, tetapi dapat terkikis dengan cepat ketika pengalaman masyarakat terus-menerus bertentangan dengan pesan resmi pemerintah.
Referensi
- OECD. (2026). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 Results: Navigating Rising Expectations and New Horizons. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/9eb63fec-en.
- OECD. (2024). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2024 Results: Building Trust in a Complex Policy Environment. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/9a20554b-en.
- OECD. (2025). Government at a Glance 2025. OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/0efd0bcd-en.
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). “The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment.” Public Administration Review. DOI: 10.1111/puar.12047.
- Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.
