MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memproyeksikan pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2025 turun 10,19 persen, dari sebelumnya Rp 2,10 triliun menjadi Rp 1,89 triliun.
Penurunan tersebut disampaikan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) saat menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2025 kepada DPRD Sulbar dalam rapat paripurna, Rabu (23/7/2025).
Selain dokumen perubahan APBD 2025, Gubernur juga menyerahkan ekspose KUA-PPAS APBD 2026 dan Laporan Realisasi Semester I APBD 2025.
Dokumen tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka mengatakan pokok-pokok KUA APBD 2026 telah disampaikan sebelumnya. Karena itu, rapat kali ini difokuskan pada penyampaian rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025.
“Kemarin pokok dalam KUA APBD 2026 sudah saya sampaikan, maka hari ini saya sampaikan rancangan KUA-PPAS Perubahan 2025,” ujar SDK.
Selain pendapatan, Pemprov Sulbar juga memproyeksikan belanja daerah turun 12,18 persen.
Dalam rancangan perubahan APBD 2025, belanja daerah yang semula sebesar Rp 2,08 triliun diproyeksikan menjadi Rp 1,83 triliun.
Secara rinci, pendapatan daerah terdiri atas:
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun dari Rp 655,46 miliar menjadi Rp 593,08 miliar.
• Pendapatan transfer turun dari Rp 1,42 triliun menjadi Rp 1,29 triliun.
• Lain-lain pendapatan daerah yang sah turun dari Rp 23,20 miliar menjadi Rp 1,36 miliar.
Sementara itu, komponen belanja daerah mengalami perubahan sebagai berikut:
• Belanja operasi turun dari Rp 1,61 triliun menjadi Rp 1,45 triliun.
• Belanja modal turun dari Rp 290,24 miliar menjadi Rp 195,76 miliar.
• Belanja tidak terduga (BTT) naik dari Rp 5 miliar menjadi Rp 9,1 miliar.
• Belanja transfer naik dari Rp 172,84 miliar menjadi Rp 175,43 miliar.
Suhardi Duka berharap pembahasan APBD 2026 bersama DPRD dapat dilakukan lebih awal agar perencanaan anggaran berjalan tepat waktu.
Menurutnya, percepatan pembahasan anggaran diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
Selanjutnya, rancangan KUA-PPAS akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Sulbar untuk mencapai kesepakatan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua I Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua II Munandar Wijaya, dan Wakil Ketua III Abdul Halim.
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) juga hadir dalam rapat tersebut.
