JAKARTA, POTRETNUSANTARA.co.id – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendapatkan dukungan sejumlah program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dukungan tersebut meliputi 28 Desa Nelayan Merah Putih, 28 unit kapal perikanan berukuran 30 Gross Ton (GT), hingga revitalisasi tambak rakyat seluas 400 hektare.
Program tersebut dibahas dalam audiensi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan yang difasilitasi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat itu bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Sulbar.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan berupa 28 Desa Nelayan Merah Putih.
Program ini diarahkan menjadi pusat pengembangan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas nelayan, penguatan kelembagaan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain itu, Sulbar juga mendapatkan alokasi 28 unit kapal perikanan berukuran 30 GT.
Bantuan kapal tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas nelayan, memperluas jangkauan penangkapan ikan, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.
Dukungan pemerintah pusat juga menyasar sektor perikanan budidaya. KKP akan mendukung revitalisasi tambak rakyat seluas 400 hektare untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan ekonomi masyarakat pembudidaya ikan.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan mengembangkan program tambak desa air tawar di 50 desa non-pantai.
Program tersebut bertujuan memperluas kegiatan perikanan budidaya hingga wilayah pedalaman. Selain membuka sumber ekonomi baru, pengembangan tambak air tawar diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan di tingkat desa.
Gubernur Suhardi Duka menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi langkah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki Sulbar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan.
Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjelaskan bahwa fasilitasi audiensi tersebut merupakan bagian dari tugas lembaganya dalam menjembatani koordinasi antara pemerintah provinsi dan kementerian atau lembaga di tingkat pusat.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai program strategis dari pemerintah pusat dapat direalisasikan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.
