Soppeng, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai mematangkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kecamatan Lilirilau. Proses tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ruang Rapat Triple 8 The Riverside Resort, Jalan Lompo Nomor 888, Watansoppeng, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan dokumen RDTR dan KLHS Kecamatan Lilirilau melalui bantuan teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program tersebut termasuk dalam proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) Batch I Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Dunia.
Dalam FGD tersebut, peserta membahas berbagai aspek kewilayahan Kecamatan Lilirilau, mulai dari kondisi wilayah, potensi dan permasalahan pemanfaatan ruang, kebutuhan pengembangan kawasan, infrastruktur, hingga pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Diskusi juga melibatkan perempuan, kelompok rentan, dan kaum muda untuk menghimpun masukan yang lebih luas mengenai kebutuhan, potensi, serta persoalan kewilayahan. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen RDTR dan KLHS yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., menegaskan bahwa penyusunan RDTR dan KLHS memiliki peran strategis dalam mewujudkan penataan ruang yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurutnya, dokumen RDTR tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembangunan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Penyusunan RDTR dan KLHS ini sangat penting agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012, telah direncanakan penyusunan delapan RDTR yang mewakili masing-masing kecamatan. Namun, hingga saat ini, baru satu RDTR yang dapat diwujudkan akibat keterbatasan pendanaan.
Karena itu, bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN melalui program ILASPP dinilai menjadi dukungan penting bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penyusunan dokumen tata ruang sesuai amanat peraturan daerah.
“Bantuan teknis ini tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, khususnya dalam menghadirkan dokumen tata ruang yang dibutuhkan sebagai pedoman pembangunan,” jelasnya.
Bupati juga meminta seluruh pihak yang terlibat agar memberikan masukan konstruktif dan data yang akurat mengenai kondisi wilayah, potensi daerah, permasalahan pemanfaatan ruang, serta kebutuhan pengembangan Kecamatan Lilirilau.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan wilayah.
“Harapan kita, seluruh proses ini dapat dilakukan secara kolaboratif sehingga menghasilkan RDTR dan KLHS yang komprehensif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah, serta dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Lilirilau,” harapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, unsur pemerintah desa dan kelurahan, kelompok tani, pelaku ekonomi lokal, masyarakat adat, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, organisasi masyarakat, sektor bisnis, tim konsultan, serta Tim Bank Dunia.
Melalui penyusunan RDTR dan KLHS ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat memperkuat perencanaan tata ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sekaligus memperhatikan kelestarian lingkungan, aspek sosial, dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
