MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menerima kunjungan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto, di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin (27/4/2026) malam.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat melalui jamuan makan malam yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Junda Maulana, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tim ahli gubernur.
Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka memaparkan gambaran umum Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari kondisi sosial, stabilitas daerah, hingga capaian ekonomi selama masa pemerintahannya.
Ia menyampaikan, hingga saat ini Sulawesi Barat relatif kondusif dan tidak menghadapi persoalan besar terkait hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, keberagaman suku dan agama di daerah tersebut justru menjadi kekuatan dalam menjaga harmoni sosial.
“Sulbar ini dihuni berbagai suku, meskipun yang terbesar adalah suku Mandar. Semua agama juga ada, dengan mayoritas Muslim. Secara umum, stabilitas politik dan keamanan di daerah ini cukup baik,” ujar Suhardi.
Dari sisi ekonomi, ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Sulbar mencapai 5,76 persen. Sementara tingkat kemiskinan berada di kisaran 10 persen dan angka pengangguran sekitar 3 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional. Indeks ketimpangan (gini rasio) juga dinilai cukup terkendali.
Ia menambahkan, struktur ekonomi Sulbar masih ditopang sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), disusul sektor industri pengolahan. Sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, dan beras menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
“Ketahanan pangan kita juga cukup baik, bahkan kami sudah swasembada pangan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Suhardi berharap kunjungan Wamen HAM dapat berlanjut melalui kerja sama konkret ke depan, khususnya dalam penguatan pemahaman dan implementasi HAM di daerah.
Sementara itu, Mugiyanto menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia mengaku kunjungan tersebut merupakan yang pertama kalinya ke Sulbar.
“Terima kasih atas jamuan malam ini, Pak Gubernur. Besok kami akan melaksanakan agenda utama terkait penguatan penilaian kepatuhan HAM, khususnya bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kementerian HAM sebagai kementerian yang relatif baru memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan agenda nasional, termasuk memperkuat pemahaman masyarakat terkait hak asasi manusia.
Menurut Mugiyanto, salah satu fokus utama saat ini adalah mendorong pemahaman HAM tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup sektor ekonomi, sosial, budaya, hingga politik yang selama ini belum banyak dipahami sebagai bagian dari HAM.
