Palopo, Potretnusantara.co.id – Dr. Akhmad Syarifuddin bukan orang baru di lorong-lorong birokrasi Kota Palopo. Ia bukan tipe pejabat yang muncul tiba-tiba saat baliho mulai ramai. Rekam jejaknya panjang—dari Ruang kelas, Meja Parlemen, hingga kembali duduk di kursi Wakil Wali Kota Palopo untuk periode 2025–2030.
Lahir pada 11 Januari 1979, Akhmad Syarifuddin datang dari jalur yang agak “tidak ribut tapi konsisten”: Akademisi. Ia menamatkan S1 dan S2 Ekonomi di Universitas Hasanuddin, sebelum merampungkan S3 nya di UIN Alauddin Makassar pada 2016. Kombinasi yang, kalau kata orang kampus, “lengkap di tataran teori—tinggal diuji di lapangan”, dan lapangan itu ternyata sudah ia kenal lebih dulu.
Kariernya dimulai sebagai Dosen PNS di IAIN Palopo (2003–2017). Tapi rupanya “papan tulis” tak cukup menahan langkahnya. Ia sempat “nyebrang” ke pusat sebagai Staf Ahli Komisi VI DPR RI (2006–2012)—fase di mana banyak orang belajar politik dari dalam, bukan dari baliho pinggir jalan.
Tahun 2013, ia naik level: Wakil Wali Kota Palopo periode pertama (2013–2018). Jabatan yang biasanya membuat orang lupa jalan pulang, tapi tidak baginya. Setelah jeda, beliau sempat berkiprah sebagai anggota Komite Manajemen Risiko BPJS Kesehatan (2020–2024), sebelum akhirnya ia kembali muncul—bukan sekadar ikut meramaikan, tapi untuk menang.
Kemenangannya bersama Naili Trisal di Pilkada Palopo 2025 bahkan harus melewati jalur yang tidak biasa: Pemungutan Suara Ulang (PSU). Artinya, kursi yang ia duduki hari ini bukan hadiah, tapi hasil dari proses yang “dua kali diuji, baru sah.”
Ia resmi dilantik pada 4 Agustus 2025 oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Dan seperti biasa, setelah pelantikan, realitas langsung menyodorkan daftar pekerjaan rumah yang tidak pernah benar-benar baru.
Fokusnya terdengar klasik, tapi justru di situlah tantangannya: mulai dari peningkatan pelayanan publik, koordinasi pembangunan, hingga isu yang selalu muncul di setiap periode—stunting dan kesehatan masyarakat.
Masalahnya, isu-isu ini bukan sekadar program tahunan. Ini adalah “penyakit menahun” birokrasi yang sering diobati dengan seminar, tapi jarang sembuh dengan kebijakan.
Di luar Pemerintahan, Akhmad Syarifuddin juga dikenal aktif di Organisasi Sosial dan Kepemudaan seperti PMI, Pramuka, hingga tercatat sebagai Eks – Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Baru-baru ini, beliau juga telah di lantik sebagai Ketua Ikatan Alumni (IKA PMDS) Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo periode 2026-2029. Aktivitas yang, kalau tidak sekadar formalitas, bisa jadi jembatan antara kebijakan dan realitas masyarakat.
Penulis: S PNs
