Makassar, Potretnusantara.co.id – Kota Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Lewat kerja keras lintas sektor yang konsisten dan kolaboratif, Makassar berhasil meraih predikat Parahita Ekapraya (PPE) kategori Nindya predikat tertinggi yang menandai keberhasilan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Tak berhenti di situ, kota ini juga mengukuhkan posisinya dalam evaluasi Kota Layak Anak (KLA) 2025 dengan predikat Nindya. Penghargaan ini diumumkan dalam Dialog dan Rapat Sinkronisasi Program Prioritas Kementerian PPPA RI yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (23/5/2025) malam.
Makassar jadi satu-satunya kota di Sulsel dari 24 daerah yang meraih predikat Nindya. Lima daerah lain hanya mampu mencapai kategori Madya. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti komitmen kuat Pemkot Makassar dalam menciptakan pembangunan inklusif, adil, dan ramah gender.
Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menegaskan pentingnya sinergi dari tingkat keluarga hingga masyarakat luas. Ia menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus terus dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif antar sektor.
“Sehingga komitmennya untuk terus mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor,” ujarnya, Sabtu (24/5/2025).
Menurut Melinda, peran keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk generasi yang kuat dan terlindungi. Namun, ia menekankan perlunya dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan institusi untuk memperkuat sistem perlindungan tersebut.
“Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Kami mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat agar anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang aman,” ungkapnya.
Menteri PPPA RI, Arifah Choiri Fauzi, yang turut hadir dalam acara tersebut, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan adil.
“Dengan memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak secara merata dan adil,” tegas Arifah.
Sebagai bentuk komitmen, Kementerian PPPA mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2025 sebesar Rp505,6 juta untuk Kota Makassar. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat layanan pengaduan, edukasi publik, dan pencegahan kekerasan, termasuk pengembangan kanal pengaduan nasional SAPA 129.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Ketua TP PKK Melinda Aksa Munafri, dan Kepala Dinas PPPA Makassar, Achi Soleman, yang turut memperkuat komitmen kota ini sebagai pelopor daerah ramah perempuan dan anak di kawasan timur Indonesia.
