Mamuju – Potretnusantara.co.id – Aliansi Peduli Pendidikan, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Dinas Pendidikan Sulbar.Senin, (17/2/2025).
Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 yang diduga bermasalah.
Koordinator aksi, Syamsul, dalam orasinya mengungkapkan kekecewaan atas sikap Kepala Dinas Pendidikan Sulbar yang dianggap tidak bertanggung jawab terkait pembayaran upah pekerja di Mamasa serta sejumlah material yang hingga kini belum dibayarkan.
“Kami merasa kecewa atas sikap Kepala Dinas Pendidikan Sulbar yang tidak menyelesaikan masalah ini. Upah pekerja dan material belum dibayarkan hingga sekarang,” kata Syamsul dengan tegas.
Tak lama setelah itu, perwakilan Aliansi Peduli Pendidikan diterima langsung oleh Kepala Bidang SMK, Irham, untuk berdiskusi.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang SMK,Irham, menjelaskan bahwa masalah yang disampaikan oleh teman-teman demonstran sudah diselesaikan oleh pihak Dinas Pendidikan.
“Kami sudah membayarkan semuanya baik upah tukang maupun pembayaran material, melalui pihak pelaksana, dan pihak pelaksana membayarkan kepada kepala tukang, yakni,Pak Ikbal. Jadi, masalah ini tidak lagi menjadi tanggung jawab kami di Diknas,” ujar Irham.
Namun, Syamsul menanggapi hal tersbut bahwa pihaknya hanya ingin bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan untuk mencari solusi yang lebih jelas.
“Kami ingin bertemu langsung dengan Kepala Dinas,” ungkap Syamsul.
Terkait tuntutan tersebut, Aliansi Peduli Pendidikan menyampaikan tiga poin utama:
1. Mendesak Kepala Dinas Pendidikan Sulbar untuk segera membayarkan upah tukang dan material yang belum dibayarkan.
2. Mendesak Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Sulbar terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.
3. Meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Sulbar dicopot dari jabatannya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dan setelah itu dilanjutkan ke titik aksi kedua yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati) untuk melaporkan terkait kasus Upah pekerja dan Sejumlah Material yang belum dibayarkan oleh Pihak Diknas Sulbar.
