Mamuju – Potretnusantara.co.id – Kinerja kepolisian dalam hal ini Kabag OPS Polresta Mamuju kembali menjadi sorotan setelah dinilai gagal dalam mengamankan proses eksekusi lahan yang telah dimenangkan di pengadilan. Kritik keras datang dari Kabid Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra, yang menilai bahwa aparat kepolisian tidak menunjukkan ketegasan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
Kabid Hukum dan HAM HMI Cabang Manakarra, Masril menyatakan bahwa kegagalan kepolisian dalam mengawal eksekusi lahan di Desa Beru-Beru Kecamatan Kalukku menunjukkan lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut. Ia menilai bahwa aparat seharusnya bertindak tegas dan tidak tunduk pada tekanan dari kelompok tertentu yang menolak eksekusi.
“Kami melihat bahwa kepolisian tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. Seharusnya mereka memastikan bahwa eksekusi berjalan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, yang terjadi justru kepolisian terkesan ragu-ragu dan tidak bertindak maksimal dalam mengamankan proses ini,” ujar Masril dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).
Menurutnya, kegagalan ini bukan hanya merugikan pemilik sah lahan, tetapi juga menjadi preseden buruk bagi sistem hukum di Indonesia. Ia khawatir bahwa ketidaktegasan kepolisian dalam menegakkan keputusan pengadilan akan memperkuat pandangan bahwa hukum bisa dikalahkan oleh tekanan kelompok tertentu.
“Jika aparat tidak bisa menjalankan keputusan pengadilan, maka bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa hukum masih berfungsi? Jangan sampai hal ini justru menjadi contoh buruk bahwa hukum bisa dikangkangi oleh kepentingan-kepentingan lain di luar ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Untuk itu, pihaknya mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil langkah tegas dan bertanggung jawab atas kelalaian ini. Mereka juga meminta agar institusi kepolisian lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat dan penegak hukum.
“Kami menuntut kepolisian untuk bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai citra institusi semakin merosot akibat kegagalan dalam mengawal penegakan hukum,” tegasnya.
Selain itu, Masril mengingatkan bahwa lambatnya tindakan kepolisian berisiko memicu konflik antara pemilik sah lahan dengan pihak yang menolak eksekusi. Ketidakpastian hukum ini bisa berujung pada bentrokan di lapangan, yang justru akan semakin memperkeruh situasi.
“Oleh karena itu, langkah cepat dan tegas dari kepolisian sangat dibutuhkan untuk memastikan eksekusi berjalan lancar dan menghindari potensi konflik horizontal,” pungkas Masril.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi ke Polresta Mamuju belum membuahkan hasil dan akan tetap dilakukan konfirmasi.
(Rus)
