BPKPD Sulbar Siapkan Anggaran Optimal untuk Dukung Sekolah Rakyat 2025

Mamuju, Potretnusantara.co.id – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mendukung penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar di ruang rapat Wakil Gubernur Sulbar, Kamis (17/7/2025).

Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab, dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lingkup Pemprov Sulbar. Hadir mewakili BPKPD Sulbar, Kepala Bidang Barang Milik Daerah A. Bisyri M. Noor, serta Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi.

Kehadiran BPKPD Sulbar dalam Rakor ini menjadi bagian penting dari sinergi antar-OPD untuk menjamin kesiapan anggaran dan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal kebutuhan anggaran dan pengelolaan aset untuk menjamin kelancaran program tersebut.

“Kami berkomitmen memastikan dukungan anggaran dan pengelolaan aset berjalan optimal, agar pelaksanaan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran,” kata Masriadi.

Masriadi menyebutkan, program Sekolah Rakyat sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM), yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Program Sekolah Rakyat akan dilaksanakan secara serentak di 37 titik di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Barat. Inisiatif ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat akses pendidikan berbasis kerakyatan dan memberdayakan masyarakat pada level akar rumput.

Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi BPKPD Sulbar, Muhammad Apriadi, menambahkan bahwa koordinasi lintas OPD menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program ini.

“BPKPD siap menyesuaikan mekanisme penganggaran agar program Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan,” ujar Apriadi.

Pemerintah Provinsi Sulbar berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang pendidikan alternatif yang mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia, sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan inklusif dan berkeadilan. Rls