Advertorial

Pemprov Sulbar Dapat Tambahan Anggaran Rp81 Miliar, Rp71 Miliar untuk Belanja Pegawai

×

Pemprov Sulbar Dapat Tambahan Anggaran Rp81 Miliar, Rp71 Miliar untuk Belanja Pegawai

Sebarkan artikel ini

MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id  – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memperoleh tambahan anggaran Rp81 miliar dari pemerintah pusat melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Tambahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan 2026.

Tambahan anggaran itu disampaikan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam rapat paripurna DPRD Sulbar di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulbar, Senin (14/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, gubernur menyerahkan sekaligus menyampaikan penjelasan Ranperda APBD Perubahan 2026.

“Dari total tambahan Rp81 miliar, sebesar Rp71 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan Rp10 miliar lainnya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH),” kata Suhardi Duka di hadapan anggota DPRD Sulbar.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi itu turut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar.

Suraidah mengatakan, DPRD Sulbar telah menerima penjelasan gubernur terkait Ranperda APBD Perubahan 2026. Selanjutnya, dokumen tersebut akan memasuki tahapan pembahasan di tingkat legislatif.

“DPRD Sulbar sudah menerima dan mendengar penjelasan Gubernur Suhardi Duka terhadap Ranperda tentang APBD Perubahan 2026, dan sekarang tahapannya di DPRD, walaupun memang beberapa hari lalu tahapan APBD Perubahan itu sudah berjalan,” ujar Suraidah.

Ia berharap pembahasan antara DPRD dan pemerintah provinsi dapat berlangsung efektif sehingga kesepakatan bersama bisa segera dicapai.

Setelah disepakati, Ranperda APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Semoga pembahasannya tidak lama agar segera terjadi kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD agar bisa segera dibawa ke Kemendagri untuk penyesuaian,” katanya.

Suraidah menjelaskan, tahapan pembahasan APBD Perubahan telah dimulai sejak Agustus 2026. Ia optimistis seluruh proses dapat diselesaikan pada September karena perubahan anggaran tahun ini dinilai tidak terlalu banyak dibandingkan penyusunan APBD pokok.

“Tahapannya kan dari Agustus kemarin. Jadi, sudah berjalan, mudah-mudahan bisa selesai di September ini, karena memang perubahan APBD ini tidak terlalu banyak. Beda dengan APBD Pokok,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *