Makassar, Potretnusantara.co.id – Rekam jejak politik Munafri Arifuddin alias Appi pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 menjadi salah satu modal politik yang dinilai memperkuat posisi dirinya di Partai Golkar.
Saat memimpin DPD II Partai Golkar Makassar, Appi berhasil membawa partai berlambang pohon beringin itu meningkatkan perolehan kursi di DPRD Kota Makassar dari lima kursi pada Pemilu 2019 menjadi enam kursi pada Pemilu 2024.
Golkar Makassar juga meraih 97.209 suara pada Pileg 2024 dan menempati posisi kedua dalam perolehan suara partai di DPRD Makassar. Capaian tersebut mengantarkan Golkar mendapatkan enam kursi sekaligus posisi pimpinan di DPRD Makassar.
Di level provinsi, Appi juga mencatat capaian elektoral secara pribadi. Maju sebagai calon anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel 1 atau Makassar A, Appi meraih 29.802 suara sah dan menjadi peraih suara tertinggi dari Partai Golkar di dapil tersebut.
Selain itu, kini posisi Appi sebagai Wali Kota Makassar. Capaian tersebut kini kembali menjadi catatan penting di tengah dinamika politik Partai Golkar Sulawesi Selatan, khususnya terkait masa depan Appi di partai berlambang beringin tersebut.
Direktur Profetik Institute, Dr. Muhammad Asratillah, menilai Partai Golkar Sulsel maupun Golkar Makassar berpotensi mengalami kerugian politik apabila Appi memilih meninggalkan partai.
Hal tersebut disampaikan Asratillah dalam diskusi yang berlangsung di Graha Pena Makassar, Senin (21/9/2026). Diskusi tersebut menghadirkan Asratillah bersama akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Rahmat Muhammad.
Menurut Asratillah, posisi Appi saat ini berbeda dibandingkan ketika dirinya memimpin Golkar Makassar dan mengikuti Pileg 2024.
Setelah menjabat sebagai Wali Kota Makassar, Appi dinilai memiliki basis politik dan pengaruh yang lebih besar.
“Pak Appi sekarang sudah bukan orang biasa dalam konteks politik lokal. Beliau sudah memiliki muatan politik yang jauh lebih besar. Apa muatannya? Beliau sekarang adalah wali kota,” kata Asratillah.
“Partai Golkar rugi jika pak Appi hengkang. Ini pilihan politik,” sambung Asrarillah.
Ia menilai capaian Golkar Makassar pada Pileg 2024 tidak dapat dilepaskan dari kemampuan Appi mengonsolidasikan jaringan politik dan mesin partai.
Menurutnya, tantangan Golkar akan semakin besar apabila Appi benar-benar hengkang. Terlebih, jaringan politik yang selama ini terbangun di sekitar Appi dinilai memiliki loyalitas yang kuat kepada figur tersebut.
“Kalau misalnya Partai Golkar Makassar itu mendapatkan enam kursi dari jejaring tim politik Pak Appi yang dimasukkan ke Golkar, lalu Pak Appi berpindah ke partai lain, ya maka kemungkinan besar ikut pindah. Dan saya tahu gerbong ini cukup loyal terhadap Pak Appi,” ujarnya.
Asratillah mengatakan, potensi migrasi jaringan politik tersebut perlu menjadi perhatian Golkar Makassar. Sebab, mempertahankan enam kursi DPRD Makassar pada Pileg 2029 akan membutuhkan kerja politik yang lebih besar apabila tidak lagi ditopang oleh kekuatan elektoral Appi.
Apalagi posisi dulu sebelum menjadi Wali Kota Appi memainkan peran di akar rumput, apalagi posisi saat ini sebagai orang nomor satu di kota Makassar, memiliki basis kuat.
“Jika pak Appi pindah, saya pikir agak sulit Golkar Makassar mempertahankan enam kursi. Bisa, tapi perlu effort yang agak lebih untuk mempertahankan angka enam kursi,” katanya.
Ia menyebut Makassar akan menjadi salah satu arena penting dalam kontestasi politik menuju 2029. Sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, dinamika politik Makassar dinilai memiliki pengaruh terhadap peta politik di tingkat Provinsi.
“Makassar ini akan menjadi perebutan dari partai-partai besar, terutama partai berkuasa, karena barometer kemenangan di Sulawesi Selatan,” tuturnya.
“Jantung lokasi pertarungan politik di Sulawesi Selatan. Menguasai Makassar berarti menguasai Sulawesi Selatan,” tambah Asratillah.
Dia juga menilai kekuatan politik Appi saat ini telah berkembang seiring dengan jabatannya sebagai Wali Kota Makassar.
Menurutnya, posisi tersebut memberikan ruang bagi Appi untuk membangun jejaring dan pengaruh politik yang lebih luas dibandingkan ketika dirinya maju sebagai calon legislatif pada 2024.
Karena itu, ia menilai keputusan Appi untuk bertahan di Golkar atau memilih kendaraan politik lain membutuhkan kalkulasi yang matang.
“Untuk kondisi sekarang, saya rasa pilihan di tangan pak Appi. Momentum politik menuju 2029 masih cukup panjang,” katanya.
Perjalanan politik Appi sendiri dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Pada Pileg 2024, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel dari Dapil Sulsel 1 dengan perolehan 29.802 suara.
Pada tahun yang sama, Appi kemudian memenangkan Pilkada Makassar dan dilantik sebagai Wali Kota Makassar pada Februari 2025.
Di sisi lain, kepemimpinannya di Golkar Makassar juga menghasilkan peningkatan perolehan kursi partai dari lima menjadi enam kursi pada Pileg 2024, dengan total 97.209 suara.
“Rekam jejak tersebut menjadi salah satu dasar bahwa keberadaan Appi memiliki nilai elektoral dan organisatoris bagi Golkar Makassar,” tukasnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr. Rahmat Muhammad, menilai dinamika mengenai kemungkinan Munafri Arifuddin alias Appi bertahan atau meninggalkan Partai Golkar perlu dibaca secara lebih konkret dengan melihat data, indikator politik, serta kalkulasi yang menyertai setiap keputusan politik.
Menurut Rahmat, keputusan seorang aktor politik untuk bertahan dalam sebuah partai maupun memilih berpindah kendaraan politik tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik.
Termasuk ketika seorang tokoh memutuskan meninggalkan sebuah partai, keputusan tersebut tidak selalu berarti hubungan politik dengan partai sebelumnya berakhir secara permanen.
“Soal hengkang atau tidak, itu yang saya katakan apakah seseorang pergi untuk benar-benar tidak kembali, atau pergi tetapi masih membuka kemungkinan untuk kembali, semuanya tentu memiliki kalkulasi,” kata Rahmat.
Ia menjelaskan, posisi seorang aktor politik tidak berdiri sendiri. Ada sejumlah faktor yang ikut memengaruhi, mulai dari kolektivitas, ketokohan, ruang politik, hingga momentum.
Dalam konteks tersebut, Rahmat menyebut Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan politik yang memiliki sejarah panjang serta pengalaman menghadapi berbagai perubahan dan dinamika politik.
Karena itu, menurut dia, membaca masa depan politik Appi tidak cukup hanya dari kemungkinan perpindahan partai, tetapi juga perlu melihat modal politik yang telah dibangun serta posisi strategis yang dimilikinya saat ini.
Rahmat mengatakan, konteks perpindahan partai pada era politik sekarang juga berbeda dibandingkan masa lalu.
Seorang tokoh yang berpindah partai, kata dia, tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi berpotensi membawa modal politik, jaringan, serta basis dukungan yang telah dibangun selama perjalanan politiknya.
“Itu bukan sekadar soal dari satu partai ke partai lain. Di dalamnya ada modal politik yang ikut dibawa,” ujarnya.
Dalam konteks Appi, Rahmat menilai posisi sebagai Wali Kota Makassar menjadi faktor penting dalam membaca perkembangan politiknya ke depan.
Jabatan tersebut memberikan ruang dan modal politik yang berbeda dibandingkan ketika Appi belum menjabat sebagai kepala daerah.
Karena itu, ia mengingatkan agar setiap keputusan politik tidak diambil secara tergesa-gesa, terutama karena dinamika menuju Pemilu 2029 masih memiliki rentang waktu yang cukup panjang.
“Yang lebih penting adalah membaca momentum, menghitung konsekuensi, dan melihat bagaimana posisi politik itu berkembang ke depan,” katanya.
Diskusi tersebut kemudian menempatkan masa depan politik Appi sebagai bagian dari dinamika politik Sulawesi Selatan yang masih terbuka, terutama setelah terbentuknya kepemimpinan baru Partai Golkar Sulsel.
Dengan demikian, posisi Appi sebagai Wali Kota Makassar kini menjadi salah satu faktor penting dalam membaca perjalanan politik Appi setelah sebelumnya mencatatkan capaian elektoral pada Pileg 2024. (*)
