Oleh: Rudi Sahabuddin (Ketua Relawan Muda Pro Prabowo)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Harga bahan bakar minyak atau BBM selalu menjadi isu sensitif di tengah masyarakat. Bukan semata karena menyangkut berapa rupiah yang harus dibayar setiap liter, tetapi karena BBM berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari: bekerja, berdagang, mengantar anak, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, ketika berbicara tentang harga Pertalite maupun Pertamax, pemerintah seharusnya tidak hanya melihat persoalan dari sisi ekonomi dan kemampuan fiskal negara. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu dampak sosial yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Di sinilah kita perlu melihat persoalan BBM dari arus bawah.
Jangan Hanya Menghitung Harga per Liter
Pertalite dan Pertamax memiliki posisi berbeda dalam kebijakan energi nasional. Pertalite merupakan BBM khusus penugasan, sementara Pertamax merupakan BBM nonsubsidi.
Namun, bagi masyarakat, perbedaan tersebut tidak selalu sederhana. Ketika harga BBM berubah atau ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, dampaknya bisa merembet kepada biaya transportasi, biaya distribusi barang, pendapatan pekerja, dan harga kebutuhan sehari-hari.
Lebih jauh lagi, ketika terjadi antrean panjang di SPBU, masyarakat kehilangan sesuatu yang sering tidak masuk dalam hitungan ekonomi pemerintah: waktu.
Seorang pengemudi yang menghabiskan waktu berjam-jam mengantre BBM kehilangan kesempatan untuk bekerja. Pedagang kehilangan waktu untuk berjualan. Pekerja lapangan kehilangan waktu produktif. Dan ketika antrean semakin panjang, potensi gesekan antarpengendara pun semakin terbuka.
Bagi saya, hal-hal seperti ini harus masuk dalam pertimbangan kebijakan.
Pemerintah jangan hanya menghitung berapa rupiah subsidi yang dikeluarkan negara, tetapi juga menghitung berapa besar biaya sosial yang harus ditanggung rakyat.
Antrean BBM Adalah Persoalan Sosial
Antrean BBM tidak selalu disebabkan oleh harga. Ada persoalan distribusi, ketersediaan stok, peningkatan mobilitas masyarakat, kapasitas SPBU, hingga penyalahgunaan BBM subsidi.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sendiri dalam sejumlah laporan pada 2026 mencatat persoalan antrean dan distribusi BBM di beberapa daerah.
Artinya, persoalan ini nyata dan membutuhkan penanganan dari berbagai sisi.
Namun, kita juga harus jujur melihat dampaknya.
Ketika masyarakat sudah berada dalam antrean panjang, persoalannya tidak lagi sebatas distribusi energi. Ia berubah menjadi persoalan sosial.
Kita tentu tidak ingin melihat masyarakat yang sama-sama sedang mencari nafkah justru saling berhadapan dan berselisih di SPBU hanya karena berebut akses terhadap BBM.
Keresahan seperti inilah yang menjadi salah satu landasan tulisan ini.
Bagaimana Jika Subsidi Diperkuat?
Saya berpandangan pemerintah perlu membuka ruang kajian mengenai penguatan subsidi atau mekanisme kompensasi harga pada tingkat yang lebih terjangkau masyarakat.
Salah satu gagasan yang menurut saya layak dikaji adalah skenario harga BBM pada kisaran Rp12.000-Rp13.000 per liter, khususnya untuk Pertamax.
Tentu, ini bukan angka yang harus langsung diterapkan. Ini adalah usulan untuk dikaji secara serius, dengan memperhitungkan kemampuan APBN, harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, konsumsi nasional, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
Pertanyaannya kemudian sederhana: apakah tambahan subsidi selalu berarti pemborosan?
Belum tentu.
Jika subsidi mampu menjaga daya beli masyarakat, mengurangi beban biaya transportasi, mempertahankan produktivitas pekerja, sekaligus membantu mengurangi tekanan sosial akibat kelangkaan atau antrean, maka manfaatnya juga harus dihitung.
Dengan kata lain, subsidi harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi sekaligus kebijakan sosial.
Negara Harus Tetap Sehat, Rakyat Harus Tetap Tenang
Saya memahami bahwa pemerintah tidak bisa begitu saja menambah subsidi tanpa menghitung kemampuan keuangan negara.
APBN memiliki batas. Anggaran negara juga harus digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Karena itu, saya tidak sedang mendorong pemerintah untuk membuka subsidi tanpa batas.
Yang saya dorong adalah keberanian pemerintah untuk menghitung ulang persoalan BBM dari perspektif masyarakat bawah.
Kalau memang subsidi ditambah, harus tepat sasaran.
Kalau distribusi diperbaiki, harus sampai ke SPBU yang benar-benar membutuhkan.
Kalau pengawasan diperketat, harus mampu mencegah BBM subsidi disalahgunakan.
Dan jika harga harus disesuaikan, masyarakat harus mendapatkan penjelasan yang terbuka dan mudah dipahami.
Jangan Sampai Rakyat Membayar Dua Kali
Ada satu hal yang menurut saya harus menjadi perhatian.
Jangan sampai masyarakat membayar BBM dengan harga yang terasa berat, kemudian masih harus membayar lagi dengan waktu yang hilang karena antrean.
Masyarakat pekerja tidak hanya mengeluarkan uang untuk membeli BBM. Mereka juga mengeluarkan tenaga, waktu, dan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan ketika harus berlama-lama di SPBU.
Inilah yang saya maksud dengan menghitung persoalan BBM dari sisi sosial.
Ekonomi memang penting.
Kesehatan fiskal negara juga penting.
Tetapi ketenangan masyarakat juga merupakan bagian dari kekuatan negara.
Melihat Indonesia dari Antrean SPBU
Kita sering berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dalam angka persentase. Kita berbicara tentang investasi, APBN, inflasi, harga minyak dunia, dan pertumbuhan konsumsi.
Semua itu penting.
Tetapi sesekali pemerintah perlu turun dan melihat Indonesia dari tempat yang paling sederhana: antrean SPBU.
Di sana pemerintah dapat melihat bagaimana rakyat bekerja, bagaimana pengemudi mencari nafkah, bagaimana pedagang menghitung pengeluaran, dan bagaimana masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup.
Dari antrean itu pula pemerintah dapat mendengar suara rakyat yang mungkin tidak selalu sampai ke ruang-ruang pengambilan keputusan.
Karena itu, saya mengajak pemerintah untuk melihat persoalan BBM secara utuh.
Jangan hanya menghitung harga BBM per liter. Hitung pula waktu rakyat yang hilang, produktivitas yang berkurang, biaya sosial yang muncul, dan ketenangan masyarakat yang harus dijaga.
Kita tentu mendukung pemerintah untuk membangun ekonomi nasional yang kuat. Tetapi pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan keberpihakan kepada masyarakat.
Sebab pada akhirnya, negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menjaga angka-angka ekonominya, tetapi juga negara yang mampu memastikan rakyatnya dapat menjalani kehidupan dengan tenang.
Dari arus bawah itulah suara ini lahir.
Dan dari antrean di SPBU, pemerintah sesungguhnya dapat melihat wajah Indonesia yang paling nyata.
