Makassar, Potretnusantara.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar memperkuat sistem pengelolaan persampahan dengan menambah armada pengangkut serta menyiapkan puluhan mesin pengolah sampah untuk didistribusikan ke sejumlah wilayah kecamatan.
Kepala DLH Makassar, Helmy Budiman, mengatakan penguatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan persampahan yang terus meningkat seiring tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari.
“Pengadaan armada baru sudah kami lakukan. Pada tahun ini, terdapat penambahan 30 unit motor sampah dan 10 unit armroll,” terangnya, Selasa (25/8/2026).
Penambahan armada tersebut merupakan kelanjutan dari dukungan sarana persampahan yang telah direalisasikan Pemerintah Kota Makassar pada tahun sebelumnya.
Pada 2025, Pemkot Makassar merealisasikan bantuan 50 unit kendaraan, terdiri atas 9 unit dump truck dan 11 unit arm roll serta kendaraan pendukung lainnya.
Helmy mengatakan penambahan armada masih akan diupayakan melalui anggaran perubahan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Nantinya, pada saat anggaran perubahan, kami akan berupaya untuk menambah kembali armada truk sampah, tergantung pada kemampuan keuangan di perubahan anggaran tersebut,” katanya.
Hingga 2026, dukungan armada persampahan Kota Makassar terdiri dari berbagai jenis kendaraan, mulai motor roda tiga, armada Tangkasaki, dump truck, arm roll truck hingga mobil sampah compactor.
“Armada tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses pengangkutan sampah dari lingkungan permukiman menuju lokasi TPA sesuai jenis kategori pemilahan sampah,” jelas Kadis DLH Makassar, Helmy Budiman, Selasa (25/8/2026).
Berdasarkan data inventaris DLH Makassar di 14 kecamatan, terdapat 1.073 unit motor roda tiga. Sebanyak 760 unit masih dalam kondisi baik dan aktif beroperasi, 236 unit rusak ringan, serta 77 unit rusak berat.
Selain itu, terdapat 221 unit armada Tangkasaki. Sebanyak 183 unit dalam kondisi baik dan beroperasi, 35 unit rusak ringan, dan 3 unit rusak berat.
Untuk jenis dump truck atau armada terbuka, tersedia 147 unit. Sebanyak 103 unit dalam kondisi baik dan masih beroperasi, sementara 44 unit mengalami rusak ringan. Tidak terdapat armada dalam kategori rusak berat.
Armada arm roll truck tercatat sebanyak 62 unit. Sebanyak 44 unit masih dalam kondisi sangat baik dan beroperasi, sedangkan 18 unit mengalami rusak ringan. Terdapat pula 2 unit yang masuk kategori rusak berat.
Untuk arm roll truck berkapasitas lebih dari 10 meter kubik, tersedia 16 unit. Dari jumlah tersebut, 8 unit masih beroperasi, 4 unit rusak ringan, dan 4 unit lainnya rusak berat.
Adapun mobil sampah compactor berjumlah 7 unit, dengan 5 unit masih beroperasi dan 2 unit mengalami kerusakan.
Menurut Helmy, kondisi tersebut menunjukkan sistem pengangkutan sampah Makassar ditopang armada dengan karakteristik dan kapasitas yang beragam. Namun, sebagian armada yang mengalami kerusakan tetap menjadi perhatian agar tidak mengganggu efektivitas pelayanan di lapangan.
“Karena itu, pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan penambahan maupun peremajaan armada. Kita juga mendorong perubahan pola pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga dan lingkungan,” tuturnya.
Sampah, kata dia, perlu dipilah sejak dari sumbernya agar sebagian dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Sampah organik, misalnya, dapat diolah menjadi pakan maggot, pakan ternak maupun pupuk kompos.
“Dengan cara tersebut, sampah yang sebelumnya berakhir di tempat pembuangan dapat berubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat,” katanya.
Selain penguatan armada, DLH Makassar juga menyiapkan berbagai mesin pengolahan sampah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan di tingkat wilayah.
Mesin tersebut meliputi 10 unit mesin pencacah anorganik, 10 unit mesin pengayak, dan 24 unit mesin pembubur.
Sementara mesin pencacah organik akan diupayakan dalam pengadaan pada anggaran pokok berikutnya. Mesin tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pengolahan sampah organik menjadi kompos.
“Mesin pencacah organik itu rencana pengadaan berikutnya, diupayakan pada anggaran pokok, untuk mempercepat proses pembuatan kompos di masyarakat,” katanya.
Helmy mengatakan DLH juga mulai melakukan transformasi teknologi pengangkutan dengan mendorong penggunaan mesin compactor secara bertahap.
“Kami juga mulai beralih secara bertahap menggunakan mesin sampah karena alat tersebut lebih hemat dan mampu mengangkut sampah dalam jumlah yang lebih banyak,” bebernya.
Di sisi lain, DLH memperkuat keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R serta fasilitas pengolahan sampah di tingkat kecamatan. Penguatan Bank Sampah Unit (BSU), Bank Sampah Sektor (BSS), dan TPS3R di setiap wilayah menjadi bagian dari strategi penyelesaian sampah sejak dari sumbernya.
“Kami juga berharap setiap kecamatan untuk meningkatkan kinerja Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Sektor,” ungkapnya.
“Jika Bank Sampah Unit, Bank Sampah Sektor, dan TPS3R sudah bertumbuh dan banyak di masing-masing wilayah, otomatis volume sampah yang dapat diselesaikan akan semakin besar,” sambung Helmy.
Ia menegaskan, penanganan sampah ke depan tidak boleh hanya mengandalkan sistem pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir. Sampah harus mulai diselesaikan dari tingkat rumah tangga, lingkungan, hingga secara komunal di tingkat kecamatan.
“Dengan sistem ini, penanganan sampah tidak hanya diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat, tetapi juga secara komunal dan tingkat kecamatan,” jelasnya.
DLH Makassar memastikan mesin pengolahan sampah yang telah disiapkan akan didistribusikan ke wilayah kecamatan melalui fasilitas TPS3R. Mesin tersebut diharapkan memperbesar kapasitas pengolahan sampah sebelum dibawa ke TPA.
“Mesin-mesin ini didistribusikan ke kecamatan melalui TPS3R. Harapannya, dengan adanya mesin-mesin ini, daya pengolahan sampah di tingkat kecamatan menjadi semakin besar,” tutur Helmy.
Helmy menambahkan, sebagian besar mesin pengolahan tersebut telah dibagikan dan diterima pihak kecamatan maupun pengelola TPS3R, sementara sebagian lainnya masih dalam proses distribusi.
“Jadi, semakin banyak sampah yang dapat diselesaikan di tingkat masyarakat dan wilayah sebelum masuk ke TPA,” tukasnya. (*)
