Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mulai mempersiapkan peralihan pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ke pemerintah pusat yang direncanakan berlangsung secara bertahap mulai Januari 2027.
Salah satu tahapan yang kini dikebut pemerintah daerah adalah pemutakhiran dan validasi data seluruh PPPK Paruh Waktu. Proses tersebut ditargetkan rampung dan dinyatakan final pada 25 November 2026.
Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Polman, Mawardi, mengatakan persiapan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi terkait rencana pengalihan tanggung jawab pengelolaan PPPK Paruh Waktu kepada pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Mawardi setelah mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung di Makassar pada 17–19 November 2026.
Menurutnya, pemutakhiran data menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh informasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan sebelum proses peralihan dilaksanakan.
“Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam mempersiapkan proses peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu. Seluruh data harus dipastikan valid agar proses administrasi dan transisi tanggung jawab ke pemerintah pusat dapat berjalan sesuai mekanisme,” jelasnya.
Setelah proses pemutakhiran dan validasi data selesai, tahapan selanjutnya akan diarahkan pada penyelesaian administrasi sebagai bagian dari persiapan pengalihan tanggung jawab pengelolaan.
Mawardi menegaskan, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diperlukan untuk memastikan proses transisi berjalan sesuai mekanisme. Hal itu mencakup sinkronisasi data, kelengkapan dokumen administrasi, hingga kesinambungan pengelolaan kepegawaian.
Ia berharap seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga rencana peralihan pengelolaan PPPK Paruh Waktu mulai Januari 2027 dapat berjalan tertib tanpa kendala administratif.
Meski demikian, proses peralihan tersebut tetap membutuhkan kesiapan seluruh pihak terkait, terutama dalam memastikan keakuratan data dan kepastian administrasi para PPPK Paruh Waktu.

















