Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang seharusnya menjadi ruang intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat berdaya beli rendah justru dipenuhi aparatur sipil negara (ASN).
Pantauan awak media di Gedung Gabungan Dinas, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (21/9/2026), menunjukkan antrean pendaftar kupon belanja pangan bersubsidi didominasi ibu-ibu yang mengenakan pakaian dinas ASN.
Kondisi tersebut terlihat sejak pagi. Para pegawai tampak mengantre dan membeli sejumlah komoditas yang dijual dengan harga di bawah harga pasar.
Salah satu komoditas yang paling banyak diburu adalah cabai rawit. Komoditas tersebut menjadi perhatian karena harganya belakangan mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional.
Selain cabai, GPM menyediakan sejumlah bahan pangan, di antaranya beras SPHP, beras premium, minyak goreng, telur, gula pasir, bawang, serta berbagai jenis cabai.
Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, Wakil Bupati Andi Nursami Masdar, dan Sekretaris Daerah Nursaid turut meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dominasi ASN dalam kegiatan yang menyasar masyarakat umum itu kemudian mendapat sorotan. Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan (DPKP) Polman, Fitriani, mengakui bahwa pegawai memang lebih banyak terlihat dalam kegiatan tersebut.
Menurut Fitriani, panitia tidak membatasi ASN untuk membeli komoditas pangan bersubsidi karena ASN juga dianggap sebagai bagian dari masyarakat.
“Sasaran utamanya memang masyarakat umum. Tapi di lapangan lebih banyak pegawai, mungkin karena faktor penyampaian informasi. Lagipula kami tidak membatasi, karena ASN juga masyarakat yang butuh pangan,” ujar Fitriani.
Ia menjelaskan, komoditas yang dijual dalam GPM mendapatkan subsidi pemerintah dengan kisaran 5 hingga 20 persen dari harga pasar. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu pengendalian inflasi.
Namun, persoalan lain muncul dari pemilihan lokasi kegiatan. Gedung Gabungan Dinas berada di kawasan perkantoran yang relatif lebih dekat dengan aktivitas pegawai dibandingkan kawasan permukiman warga.
Fitriani menjelaskan, pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan agenda rapat daring bersama Gubernur Sulawesi Barat yang membutuhkan jaringan internet dan perangkat pendukung.
“Lokasi ini dipilih karena ada agenda zoom meeting dengan Gubernur Sulawesi Barat yang butuh perlengkapan dan sinyal kuat. Untuk kegiatan selanjutnya tanpa *zoom*, kami akan menyasar wilayah padat penduduk dan pemukiman warga yang daya belinya kurang,” jelasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi catatan bagi pelaksanaan GPM berikutnya. Sebab, selain memastikan pangan tersedia dengan harga terjangkau, penentuan lokasi dan sasaran penerima manfaat turut menentukan apakah subsidi benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan GPM tidak hanya ramai oleh pembeli, tetapi juga tepat sasaran terhadap kelompok masyarakat yang menjadi tujuan utama program.(*/ifn)
