Polewali Mandar, PotretNusantara.co.id – Persoalan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembahasan regulasi. Keterbatasan infrastruktur, akses kesehatan, hingga kondisi jalan yang sulit masih menjadi hambatan masyarakat untuk memperoleh layanan dasar, termasuk pendidikan. Kondisi tersebut menuai respon dari kalangan mahasiswa, hal itu kemudian direspon oleh Ketua BEM Universitas Sulewasi Barat, Majene, Sulbar, Rabu (7/8/2026).
Ketua BEM Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR), Suriani, mendorong agar pembangunan pendidikan menyentuh masyarakat hingga ke wilayah paling terpencil. Menurutnya, kondisi yang dialami masyarakat di daerah 3T merupakan persoalan nyata yang membutuhkan komitmen dan pembangunan infrastruktur dari berbagai pihak.
“Keterbatasan bergerak pada wilayah 3T bukan hanya sekadar seremonial pembahasan. Kondisi ini riil, maka dorongan dan komitmen bersama dalam pembangunan infrastruktur diperlukan dari semua pihak,” kata Suriani kepada wartawan Potretnusanatara.co.id
Ia mengatakan, kesulitan masyarakat di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan akses menuju pusat perkotaan. Ketimpangan infrastruktur turut berdampak terhadap perputaran ekonomi, layanan kesehatan, hingga akses pendidikan.
Menurut dia, akses ekonomi yang terbatas dapat membuat aktivitas masyarakat terhambat. Begitu pula dengan layanan kesehatan yang sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pusat kota.
“Kesulitan yang dialami masyarakat pada wilayah 3T bukan sekadar untuk mengakses pusat perkotaan sebagai sarana perbelanjaan, tetapi lebih dari itu. Akses infrastruktur yang tidak merata berdampak pada berbagai hal,” kata dia.
Ia juga menyoroti persoalan akses pendidikan yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat di sejumlah wilayah 3T Sulawesi Barat. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi mendorong munculnya Anak Tidak Sekolah (ATS) dan berdampak terhadap angka partisipasi pendidikan.
Suriani menyebut sejumlah wilayah yang masih menghadapi persoalan akses, di antaranya Tutar, Sumarrang dan Alu di Kabupaten Polewali Mandar; Malunda-Ulumanda di Kabupaten Majene; serta Tappalang-Kopeang di Kabupaten Mamuju.
Selain akses pendidikan, kondisi jalan juga disebut menjadi salah satu hambatan utama masyarakat. Bahkan, menurutnya, warga di sejumlah wilayah kerap melakukan perbaikan jalan secara swadaya dengan peralatan seadanya.
“Perbaikan infrastruktur jalan turut menjadi penghalang utama. Pada kenyataannya, masyarakat setempat sering melakukan perbaikan jalan secara swadaya dengan alat seadanya,” katanya.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Kapoksi Partai NasDem Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru, yang sebelumnya menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, terutama terkait akses pendidikan di daerah 3T.
Suriani menyatakan dukungannya terhadap pernyataan tersebut. Sebagai mahasiswa yang hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dibeberapa wilayah di sulawesi Barat, ia menilai persoalan pendidikan di wilayah 3T perlu menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional.
“Selaku mahasiswa Universitas Sulawesi Barat yang turut menyaksikan dan hidup berdampingan langsung dengan kondisi nyata wilayah 3T, kami mendukung penuh pernyataan tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun sekolah atau menyusun regulasi. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki akses menuju sekolah, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar yang memadai.
Suriani berharap pembahasan RUU Sisdiknas nantinya tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek regulasi, tetapi juga mampu menjawab kesenjangan akses pendidikan yang masih dirasakan masyarakat di wilayah 3T, khususnya Sulawesi Barat.***
