Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Hujan yang mengguyur Kabupaten Polewali Mandar dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di sejumlah desa. Air menggenangi permukiman dan beberapa ruas jalan hingga menyerupai aliran sungai, meski curah hujan dinilai tidak tergolong ekstrem.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polewali Mandar, Randa. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengevaluasi sistem drainase dan pembangunan infrastruktur untuk mengetahui penyebab banjir yang terus berulang.
“Jika hujan dengan intensitas sedang saja sudah memicu genangan di sejumlah titik, berarti ada yang perlu dievaluasi. Pemerintah harus memastikan apakah sistem drainase masih berfungsi sebagaimana mestinya atau terdapat persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan,” kata Randa kepada wartawan, Minggu (28/6/2026).
Menurut Randa, penyebab banjir tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan tingginya curah hujan. Ia menilai perlu ada kajian teknis yang komprehensif agar akar persoalan dapat diketahui secara objektif.
Di tengah masyarakat, dia bilang, berkembang dugaan adanya saluran drainase yang posisinya lebih tinggi dibanding badan jalan sehingga aliran air tidak berjalan optimal. Namun, ia mengingatkan dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan tidak berhenti pada asumsi.
Selain persoalan elevasi drainase, Randa menyebut banjir juga bisa dipengaruhi sedimentasi saluran, kurangnya pemeliharaan, penyempitan jalur aliran akibat pembangunan, hingga perubahan tata guna lahan yang mengurangi daya serap air.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah melakukan audit terhadap sistem drainase, menormalisasi saluran air, serta mengevaluasi kualitas infrastruktur yang telah dibangun.
“Pemerintah perlu menyampaikan hasil kajian itu kepada masyarakat secara terbuka. Dengan begitu publik mengetahui penyebab banjir dan langkah yang akan ditempuh untuk mengatasinya,” ujarnya.
Randa menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyalahkan pemerintah. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pembangunan yang dibiayai melalui anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap persoalan banjir yang berulang di sejumlah wilayah dapat menjadi perhatian pemerintah daerah melalui pembenahan sistem drainase, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap proyek pembangunan.
