Kendari, Potretnusantara.co.id – Gelombang kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah terus menguat di berbagai daerah. Di tengah meningkatnya keresahan publik akibat isu korupsi, proyek strategis nasional, hingga lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), Koordinator Badan Oposisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara, Rasmin Jaya, menyerukan konsolidasi gerakan mahasiswa secara nasional.
Seruan tersebut muncul sebagai respons atas berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat dan memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah serta elite politik.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Mei 2026 pukul 00.00 WITA. Kebijakan PT Pertamina (Persero) itu memicu reaksi keras dari kalangan mahasiswa dan masyarakat karena dinilai berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kebutuhan pokok serta memunculkan kekhawatiran akan kelangkaan Pertalite.
Berdasarkan data yang dihimpun, harga Pertamax di seluruh SPBU Sulawesi Tenggara melonjak dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan sebesar Rp3.950 per liter atau 32,11 persen tersebut disebut sebagai salah satu lonjakan harga paling signifikan dalam satu kali penyesuaian tarif.
Menurut Rasmin, persoalan tersebut sangat krusial karena berdampak langsung terhadap berbagai sektor vital yang bergantung pada distribusi dan ketersediaan bahan bakar.
“Kita patut curiga dan skeptis mengingat akhir-akhir ini banyak sekali kebijakan pemerintah yang sangat kontroversial atau apakah ini adalah bagian dari by desain elit untuk mengaburkan isu-isu yang justru lebih penting juga. Ini kan bisa mengalihkan perhatian publik dan konsentrasi mahasiswa,” tegasnya pada awak media, Kamis (11/6/2026).
Di tengah situasi tersebut, Rasmin justru melihat adanya momentum besar untuk memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Ia menilai kondisi ekonomi nasional saat ini berada dalam fase yang mengkhawatirkan. Menurutnya, berbagai persoalan ekonomi yang muncul berpotensi memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap para elite politik yang berada di pemerintahan maupun parlemen.
Pelemahan nilai tukar rupiah, lanjutnya, menjadi salah satu indikator yang harus direspons secara serius oleh pemerintah. Dalam situasi seperti ini, mahasiswa dinilai harus tampil sebagai pilar pengawasan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Rasmin mengingatkan bahwa stabilitas ekonomi yang terlihat saat ini belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, akumulasi persoalan ekonomi dapat memicu gejolak sosial yang lebih besar.
“Ini seperti bom waktu. Kalau tidak ada upaya konkret, bisa saja beberapa hari atau minggu ke depan terjadi lonjakan harga BBM, beras, dan kurs rupiah semakin melemah. Dan berpotensi terjadi ledakan kemarahan rakyat di mana-mana. Mahasiswa harus hadir menjemput kesempatan ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat juga kepada mahasiswa,” katanya.
Menurutnya, kekuatan gerakan mahasiswa berawal dari ruang-ruang diskusi yang mampu membedah persoalan masyarakat dan melahirkan aksi nyata. Karena itu, mahasiswa harus mengambil peran strategis dalam mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat sekaligus menawarkan solusi dan gagasan alternatif.
Rasmin menegaskan bahwa momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk mengembalikan eksistensi gerakan mahasiswa, khususnya di Sulawesi Tenggara.
“Selama ini, mahasiswa Sulawesi Tenggara agak terlambat dalam merespon isu-isu nasional apalagi ini sangat di rasakan langsung dampaknya di daerah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kenapa tidak sekarang ini kita mulai dari Sulawesi Tenggara untuk bergerak, saya pikir ini akan melahirkan akumulasi dan ledakan besar-besaran di daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat lebih mempertimbangkan dampak kebijakan fiskal dan efisiensi anggaran yang dinilai mulai dirasakan oleh daerah. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengawal kepentingan rakyat.
Lebih jauh, Rasmin mengajak mahasiswa untuk mengembalikan fungsi kampus sebagai pusat gerakan intelektual dan konsolidasi sosial.
“Tentunya kita harus kembali kepada semangat reformasi. Seharusnya kita sebagai generasi muda, harus terus melanjutkan apa yang menjadi agenda reformasi serta menjadi ujung tombak pergerakan dan perubahan secara signifikan,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa kesadaran kolektif perlu dibangun agar masyarakat tidak pasif dalam menyikapi kondisi ekonomi dan politik yang sedang berlangsung.
“Harusnya kan kita ini sebagai pemuda dan mahasiswa berani mengambil tanggung jawab, dan menjadi jembatan masyarakat dalam merespon kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Fenomena ini adalah potret krisis kepercayaan yang semakin menanam antara mahasiswa dan pemerintah.
Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Rasmin berharap pemerintah segera menghadirkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.
