Polewali Mandar, Potretnusanatara.co.id – Kenaikan harga gas LPG 3 kilogram yang mencapai Rp45 ribu per tabung menuai protes dari berbagai kalangan. Aktivis Front Pemuda Pemuda Indonesia (FPPI) Polewali Mandar, Nasrul menyoroti kinerja dinas Perindagkop Polewali Mandar, Kamis (4/6/2026).
Nasrul menilai harga LPG bersubsidi yang melonjak jauh di atas harga yang seharusnya telah memberatkan masyarakat kecil. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi di daerah.
“Kenaikan harga LPG 3 kilogram hingga mencapai Rp45 ribu per tabung sangat keterlaluan dan membuat masyarakat semakin menjerit,”kata Nasrul.
Ia juga menyoroti kinerja Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Polewali Mandar, Agusnia Hasan Sulur, yang dinilai belum mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk tingginya harga BBM eceran dan gas LPG.
Menurut Nasrul, Dinas Koperindag gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Karena itu, ia meminta Bupati Polewali Mandar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Koperindag. Bahkan, jika diperlukan, dilakukan pergantian pejabat karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal.
“Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah, kami berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor terkait untuk meminta penjelasan mengenai penyebab tingginya harga LPG 3 kilogram dan langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mencari solusi,” tegasnya.
Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Dinas Perindagkop Polman, Ayyub, menjelaskan bahwa tingginya harga LPG subsidi di lapangan tidak semata-mata disebabkan oleh kelangkaan, melainkan adanya pengurangan kuota distribusi yang diterima daerah.
“Memang ada pengurangan kuota LPG subsidi yang masuk ke Polewali Mandar. Hal itu karena alokasi dari pusat menyesuaikan data kemiskinan. Ketika angka kemiskinan menurun, kuota subsidi yang diberikan juga ikut berkurang,” kata Ayyub.
Ia mengatakan hampir seluruh pangkalan LPG di Polewali Mandar saat ini mengalami pengurangan jatah distribusi dibandingkan periode sebelumnya.
Selain itu, Ayyub mengungkapkan bahwa distribusi LPG juga terkendala akibat kondisi SPBE di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo, yang sementara mendapat sanksi.
“Karena SPBE di Tumpiling sedang terkena sanksi, sebagian pangkalan harus mengambil pasokan dari SPBE Pinrang. Tentu ini berdampak pada waktu distribusi yang menjadi lebih lama dibanding biasanya,” ujarnya.
Menurut Ayyub, keterlambatan distribusi juga dipengaruhi oleh pola pengiriman yang harus menyesuaikan jalur distribusi regional.
“Sering kali distribusi ke Polewali Mandar dilakukan pada malam hari karena pengiriman lebih dulu diprioritaskan ke wilayah Mamasa dan Majene. Ini yang menyebabkan pasokan terkadang terlambat sampai ke pangkalan,” jelasnya.
Meski demikian, Ayyub memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Pertamina, agen, dan pangkalan untuk menjaga ketersediaan LPG subsidi di masyarakat.
“Kami terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar distribusi tetap berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” pungkasnya.
Sementara itu, Nasrul berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan pengawasan dan penertiban distribusi LPG bersubsidi agar harga kembali normal dan terjangkau oleh masyarakat. Ia menilai masyarakat membutuhkan langkah nyata dari pemerintah untuk memastikan subsidi yang diberikan negara benar-benar dirasakan oleh warga yang berhak.
