MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat pengelolaan data sektoral sebagai fondasi utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSS) Provinsi Sulawesi Barat di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan itu sekaligus menjadi Forum Satu Data Sulawesi Barat, yang berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk membangun sistem data pembangunan yang terstandar, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Forum ini juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan sejahtera melalui kebijakan yang disusun berdasarkan data akurat, terukur, dan tepat sasaran.
Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah ke depan harus bertumpu pada data yang valid dan telah memenuhi standar.
Menurutnya, berbagai indikator dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bersumber dari data resmi yang diterbitkan BPS, kementerian/lembaga, hingga organisasi perangkat daerah (OPD).
“Semuanya itu memang sudah mulai dari pusat mewajibkan bagaimana perencanaan itu berbasis kuantitatif. Tidak ada lagi yang sifatnya asumtif tanpa data,” tegas Amujib.
Ia juga menekankan pentingnya keseragaman format data di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Barat agar proses integrasi data di tingkat provinsi dapat berjalan lebih efektif.
“Kami membutuhkan format data yang sama. Kalau formatnya berbeda-beda, maka kita akan kesulitan melakukan konsolidasi data di tingkat provinsi,” ujarnya.
Amujib menambahkan, validitas data akan menjadi penentu utama dalam penyusunan program pembangunan sekaligus pengalokasian anggaran pemerintah daerah.
“Ke depan, yang bisa digunakan dalam perencanaan hanya data yang sudah divalidasi. Kalau datanya tidak jelas, maka akan berdampak pada kualitas perencanaan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, para peserta menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi Satu Data Sulawesi Barat. Kesepahaman yang dicapai meliputi penguatan integrasi sistem data, penyamaan standar dan format data antarwilayah, peningkatan peran OPD sebagai produsen data, serta optimalisasi proses validasi oleh wali data bersama BPS.
