MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. Amujib, M.M., menghadiri kegiatan Rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat di Aula Manakarra Kantor BPS Sulawesi Barat, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus memperkuat fondasi perencanaan pembangunan berbasis data.
Rekonsiliasi tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan data awal pelaku usaha yang akan menjadi objek sensus. Upaya ini diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih akurat guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
Kegiatan dihadiri oleh Kepala BPS Sulawesi Barat, Kepala Bapperida Sulbar, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, perwakilan Korem Sulbar, perwakilan SPPG Sulbar, serta sejumlah kepala perangkat daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Drs. Amujib, M.M., menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi memiliki peran penting dalam menghadirkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah, termasuk aktivitas usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Sensus ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Amujib.
Menurutnya, data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam merancang program pembangunan yang efektif. Karena itu, kolaborasi seluruh pihak menjadi faktor penting agar proses pendataan berjalan optimal dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui rekonsiliasi Prelist Statistical Business Register (SBR), BPS Sulawesi Barat melakukan penyelarasan data awal pelaku usaha untuk meningkatkan akurasi sebelum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Selain memperbarui data usaha yang telah ada, proses ini juga membuka peluang mengidentifikasi pelaku usaha baru yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam pelaksanaannya, BPS Sulawesi Barat turut mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Pendataan dilakukan menggunakan perangkat berbasis gadget yang dilengkapi fitur geotagging sehingga lokasi usaha dapat dipetakan secara lebih presisi. Tak hanya itu, teknologi generative artificial intelligence (AI) juga dimanfaatkan untuk membantu proses parafrase isian petugas lapangan sehingga kualitas dan konsistensi data yang dikumpulkan semakin baik.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat validitas data yang nantinya menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.
Kegiatan rekonsiliasi ini juga sejalan dengan Misi Kesatu Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tersedianya data pelaku usaha yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat.
