Makassar, Potretnusantara.co.id – Pemerintah Kota Makassar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman fenomena El Nino 2026 yang diprediksi ekstrem (“Godzilla”), dengan fokus utama pada antisipasi krisis air, kesehatan, dan kebakaran.
Wali Kota Munafri Arifuddin memimpin rapat koordinasi lintas OPD dan menegaskan kesiapan sebagai keharusan, bukan pilihan. Ia mendorong langkah konkret, terintegrasi, dan berbasis teknis detail hingga tingkat distribusi air di masyarakat.
“Melalui forum ini, kita mulai menyusun langkah konkret dan terintegrasi, memastikan setiap perangkat daerah bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis air yang ditimbulkan oleh perubahan iklim ekstrem El-Nino,” jelas Munafri.
BPBD ditetapkan sebagai komando utama penanganan, khususnya untuk distribusi air bersih dan mitigasi kekeringan. Seluruh OPD dan camat diminta bergerak terpadu dengan simulasi rinci terkait sumber air, armada, dan mekanisme distribusi.
“Ke depan akan dikomdaoi di BPBD. menjadi aktor utama untuk memastikan seluruh proses berjalan, termasuk ketersediaan dan distribusi air,” tutur Appi.
“Jangan hanya merencanakan, tapi saat eksekusi perlu. Ini akan saya kontrol langsung,” tambah Appi, penuh penegasan dalam rapat koordinasi di Balai Kota.
Munafri juga mengingatkan dampak lanjutan krisis air seperti penyakit, gangguan pendidikan, hingga potensi konflik sosial.
“Harus dipikirkan dampaknya, penyakit bisa meningkat, aktivitas di sekolah dan fasilitas kesehatan terganggu, maka semua jajaran SKPD dan Camat antisipasi,” katanya.
Selain itu, Pemkot mengantisipasi peningkatan kebakaran dan penyakit (ISPA, dehidrasi, TB), serta dampak ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Ia menekankan pentingnya komunikasi efektif dan simulasi detail di tingkat kecamatan.
“Simulasi tidak boleh lagi bersifat biasa, harus detail. Kalau ada wilayah kekurangan air, kita sudah tahu berapa menit air sampai, siapa yang antar, dan bagaimana dibagikan,” imbuh dia.
“Ini harus kita antisipasi sejak dini,” kata orang nomor satu Kota Makassar itu.
“Yang penting kita mampu menghitung dan memastikan ketersediaan sumber daya. Jangan panik, tapi harus siap,” tutup Appi.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD, Fadli Tahar menjelaskan El Nino sebagai pemanasan suhu laut yang menurunkan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan, mengacu pada kejadian sebelumnya (1997–1998, 2015–2016, 2023).
“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, fenomena El Nino kerap berpasangan dengan La Nina dalam siklus iklim global,” paparnya.
“Ketika suhu laut memanas, maka potensi kekeringan panjang akibat el Nino menjadi sangat tinggi,” jelasnya.
Pemkot menyiapkan operasi terpadu satu komando, melibatkan berbagai organisasi kemanusiaan dan relawan, serta menggunakan dokumen rencana kontinjensi sebagai acuan teknis.
“Kita bentuk operasi terpadu satu komando agar distribusi bantuan dan penanganan bisa lebih cepat dan efektif. Semua sudah memiliki protap yang jelas,” tegas Fadli.
Tiga dampak utama yang diantisipasi adalah krisis air bersih, kebakaran, dan gangguan kesehatan, dengan puncak diperkirakan hingga Oktober.
“Krisis air menjadi dampak paling awal dan paling terasa. Bahkan di musim hujan saja, beberapa wilayah seperti Tallo sudah mengalami kekurangan air bersih,” ungkapnya.
Enam kecamatan dipetakan paling terdampak, terutama Tallo sebagai wilayah paling rawan.
“Tallo menjadi wilayah paling rawan, terutama di kawasan Buloa yang bahkan saat musim hujan pun masih mengalami kekurangan air,” jelas Fadli.
BPBD telah memasuki tahap prasiaga dengan survei lapangan serta membuka peluang pendanaan eksternal untuk memperkuat penanganan.
“Data sebenarnya sudah ada, tapi kami tetap turun ke lapangan untuk memastikan tingkat kekeringan terbaru sebagai dasar intervensi,” ujarnya.
“Kami diberi peluang untuk mencari dukungan pendanaan eksternal, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Ini penting agar penanganan bisa lebih optimal,” tambahnya.
