MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah inovatif dalam pengelolaan pendapatan. Terobosan di sektor Pajak Air Permukaan (PAP) kini menarik perhatian daerah lain, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang melakukan kunjungan studi tiru, Sabtu (28/3/2026).
Kegiatan dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar dan menjadi momentum memperkuat sinergi antarprovinsi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan yang dinilai memiliki potensi besar di bidang perkebunan dan industri berbasis sumber daya air.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menyambut langsung Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bersama istri Syarifah Suraidah dan rombongan. Pertemuan berlangsung hangat dengan semangat kolaborasi antar daerah.
Dalam sambutannya, Suhardi Duka menegaskan pentingnya keterbukaan dalam berbagi praktik terbaik guna mempercepat pembangunan daerah.
“Sulawesi Barat sangat terbuka untuk berbagi pengalaman, khususnya dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan. Kami meyakini, kolaborasi antar daerah adalah kekuatan untuk mempercepat peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, optimalisasi Pajak Air Permukaan membutuhkan dukungan regulasi yang adaptif serta pengawasan yang konsisten.
“Potensi Pajak Air Permukaan ini besar, terutama di sektor perkebunan dan energi. Dengan regulasi yang tepat dan pengawasan yang konsisten, kami optimistis sektor ini dapat menjadi salah satu tulang punggung PAD,” jelasnya.
Diskusi teknis dipimpin Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, didampingi Sekretaris Bapenda Fahri Yusuf serta jajaran teknis lainnya.
Dalam pemaparannya, Abdul Wahab menekankan bahwa keberhasilan Sulbar tidak lepas dari penguatan regulasi daerah, sistem pendataan yang akurat, dan pengawasan lapangan yang konsisten.
“Pajak Air Permukaan ini menjadi salah satu sektor potensial yang terus kami dorong. Kuncinya ada pada validitas data, ketegasan regulasi, serta sinergi lintas sektor,” ungkapnya.
Pertemuan ini juga membahas strategi peningkatan PAD melalui optimalisasi Pajak Air Permukaan, termasuk mekanisme perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan, serta penguatan sistem pendataan hingga pemungutan pajak.
Selain itu, kedua provinsi menjajaki peluang kerja sama lintas sektor, terutama di bidang pertanian dan energi, guna membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kontribusi PAD.
Pemerintah Provinsi Kaltim mengapresiasi keterbukaan Pemprov Sulbar dalam berbagi pengalaman. Studi tiru ini diharapkan menjadi referensi dalam memperkuat kebijakan pengelolaan Pajak Air Permukaan di Kaltim.
Kegiatan yang juga diikuti secara daring oleh sejumlah perangkat daerah Kaltim ini menegaskan posisi Sulbar sebagai daerah yang adaptif dan progresif dalam menggali potensi pendapatan.
Melalui sinergi ini, kedua daerah diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal serta mendorong pembangunan berkelanjutan. (Rls)
