Mamuju, Potretnusantara.co.id – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), memastikan, akan segera menindaklanjuti tuntutan aliansi masyarakat terkait persoalan Perizin tambang pasir di beberapa wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan SDK usai memimpin rapat terbatas bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang kerjanya, Senin (12/5/2025).
Menurut SDK, terkait tuntutan masyarakat yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulbar, khususnya dari Kecamatan Karossa dan Kecamatan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju Tengah, serta Kecamatan Kalukku di Kabupaten Mamuju, akan segera ditindak lanjuti secara serius oleh pemerintah.
“Karena saya harus berangkat mengikuti RUPS dan banyak desakan, termasuk dari aksi demo kemarin, maka tuntutan masyarakat ini segera kami sikapi. Kami akan bentuk tim untuk melakukan evaluasi,” ujar SDK.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulbar akan terlebih dahulu menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Hal ini merujuk pada adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri terkait penertiban aktivitas yang mengarah pada praktik premanisme.
Dalam kesempatan yang sama, SDK juga menyinggung soal capaian pendapatan daerah Sulbar yang dinilai masih rendah. Berdasarkan catatan pemerintah pusat, realisasi pendapatan Sulbar baru mencapai sekitar 18 persen, padahal idealnya sudah berada di atas 25 persen.
“Dari Jakarta mengevaluasi kita, pendapatan kita baru sekitar 18 persen. Padahal, seharusnya sekarang sudah di atas 25 persen. Ini tentu harus disesuaikan dengan data yang ada di kita,” jelasnya.
Untuk itu, SDK meminta seluruh OPD di lingkup Pemprov Sulbar untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Tadi kita sudah melakukan percepatan. Sudah ada komitmen bahwa beberapa program akan mulai dijalankan pada akhir Mei ini. Insya Allah, di awal Juni, program-program yang menyentuh langsung masyarakat sudah bisa berjalan secara bertahap,” tutup SDK
Sebagai informasi, rapat bersama pimpinan OPD tersebut digelar sebelum keberangkatan SDK ke Makassar untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulselbar.
Sumber: Humas Pemprov Sulbar
Penulis: Dino
