Penulis oleh: Lili Cahyati (Peserta Advance Training LK III HMI Badko Sulawesi Selatan)
Ekosistem keuangan berkelanjutan (sustainable finance) adalah salah satu konsep yang sangat relevan dan penting di era modern ini, terutama dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan kebutuhan akan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.
Ekosistem ini mengintegrasikan berbagai elemen yang mendukung keberlanjutan, mulai dari kebijakan pemerintah, regulasi pasar, peran lembaga keuangan, hingga konsumen yang semakin sadar akan dampak sosial dan lingkungan dari setiap pilihan investasi atau pembelian mereka.
UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menandai lahirnya era baru dalam regulasi dan pengawasan jasa keuangan yang sebelumnya fungsi pengaturan dan pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB dilakukan oleh Bank Indonesia dan Bapepam-LK.
Percepatan dan digitalisasi ekosistem keuangan berkelanjutan memiliki potensi besar untuk mengubah cara dunia berinvestasi, mengalokasikan dana, dan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dengan kemajuan teknologi dan inovasi digital, sektor keuangan semakin dapat merespons tantangan global yang terkait dengan keberlanjutan—seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien secara lebih cepat dan efektif.
Meskipun percepatan dan digitalisasi ekosistem keuangan berkelanjutan menawarkan banyak manfaat, yang paling signifikan adalah ketimpangan akses terhadap teknologi. Tidak semua wilayah atau negara, terutama yang berada di dunia berkembang, memiliki infrastruktur digital yang memadai. Akses ke internet, perangkat digital, dan platform keuangan online seringkali terbatas, yang dapat menyebabkan terpinggirkannya sebagian masyarakat, terutama kelompok yang sudah rentan seperti petani kecil, UMKM, atau komunitas yang tinggal di daerah terpencil.
Keamanan data harus menjadi prioritas utama ketika kita mempercepat digitalisasi. Tanpa perlindungan yang memadai, data pribadi dan informasi sensitif terkait dengan keberlanjutan dapat disalahgunakan, yang justru bisa merusak kepercayaan pada ekosistem keuangan berkelanjutan.
Digitalisasi harus disertai dengan standar dan regulasi yang lebih ketat dalam hal pelaporan ESG untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan dampak nyata. Tanpa pengawasan yang memadai, akan sangat mudah bagi perusahaan untuk memanfaatkan label keberlanjutan tanpa benar-benar bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan mereka. Dari segala dampak yang dihasilkan perlunya Upaya dengan kecenderungan memihak kepada seluruh elemen Masyarakat tanpa terkecuali.
Segala bentuk kebijakan prioritas pemerintah khususnya dalam akselerasi ekosistem keuangan sustainable di perlukan kekuatan besar untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas secara optimal agar dapat teradaptasi maksimal di segala penjuru daerah.
