Mamuju – Potretnusantara.co.id – Kondisi transportasi bagi pelajar dan mahasiswa di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, semakin memprihatinkan. Minimnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi, membuat akses pendidikan bagi siswa SMA dan SMK di pulau tersebut semakin sulit.
Masalah ini menjadi perhatian serius setelah sejumlah perwakilan pelajar dan mahasiswa Karampuang mengadakan audiensi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju dan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju pada Senin (3/2/2025)
Dalam pertemuan tersebut, para pelajar menyampaikan keluhan mengenai sulitnya mereka mendapatkan transportasi laut yang layak untuk menuju sekolah.
Mayoritas pelajar yang terdampak adalah siswa SMA dan SMK, yang setiap hari harus menempuh perjalanan panjang tanpa adanya sarana transportasi yang memadai.
Dalam audiensi itu, pihak pemerintah daerah berjanji untuk mencari solusi guna memenuhi kebutuhan dasar para pelajar di pulau tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju, Yuslifar, menegaskan pentingnya segera menemukan solusi untuk masalah transportasi yang dihadapi pelajar Pulau Karampuang.
“Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kami akan bekerja keras untuk memastikan para pelajar di Karampuang mendapat akses yang mereka butuhkan,” ujar Yuslifar.
Yuslifar juga mengingatkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju untuk segera memastikan adanya solusi yang dapat dijalankan tanpa penundaan lebih lanjut.
“Kita tidak bisa menunda masalah ini. Harus ada solusi yang segera ditempuh,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat untuk mencari jalan keluar.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung biaya transportasi, termasuk sewa kapal yang sangat dibutuhkan.
“Selain itu, untuk SMP dan SD, kami akan mencari nomenklatur yang tepat agar anggaran untuk sewa kapal bisa tercatat dan digunakan dengan benar,” ungkap perwakilan Pendidikan Kabupaten Mamuju.
Yuslifar optimis bahwa dana yang dibutuhkan untuk biaya sewa kapal dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah, meskipun masih diperlukan penyelesaian terkait nomenklatur dan regulasi agar program ini berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami yakin anggaran dari pemerintah daerah sudah ada. Namun, kami harus memastikan bahwa penggunaan dana ini tidak melanggar regulasi yang ada. Kami masih mencari solusi yang tepat agar proses ini berjalan lancar,” jelas Yuslifar.
Selain itu, Yuslifar menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah menyelesaikan masalah transportasi untuk tahun 2025, mengingat urgensinya.
Namun, jika solusi belum ditemukan pada 2026, Komisi III DPRD Kabupaten Mamuju siap untuk mengambil langkah lebih lanjut dan memberikan dukungan lebih besar untuk membantu pelajar di Pulau Karampuang.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika masalah ini belum juga teratasi pada 2026, kami siap berkontribusi lebih besar untuk memastikan pelajar di Pulau Karampuang mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan,” tegas Yuslifar.
Dengan langkah-langkah konkret yang sedang diupayakan, diharapkan para pelajar di Pulau Karampuang dapat segera mengakses pendidikan tanpa hambatan transportasi.
