Mamuju – Potretnusantara.co.id – Pejabat (Pj) Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Amujib, bersama Kepala Biro Tata Pemerintahan (Karo Tapem) Sulbar, resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPDP) Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Gran Maleo Hotel, pada 29-31 Januari 2025, diikuti oleh semua Perangkat Daerah (OPD) pemprov Sulbar.
Dalam sambutannya, Amujib menyampaikan bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari implementasi perundang-undangan yang mengatur penyusunan LPDP. “Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,” Ujar Amujib.
Ia juga menekankan pentingnya perbaikan perencanaan untuk tahun anggaran 2025, serta mempersiapkan catatan penting untuk evaluasi pelaksanaan program pada tahun 2026.
“Kami berharap seluruh proses ini dapat menghasilkan laporan yang akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan,” kata dia.
Selain itu, Amujib menyoroti pentingnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat.“Hasil dari penyelenggaraan pemerintahan ini bukan hanya bisa dilihat, tapi juga harus dirasakan oleh masyarakat. Mari kita terus mengasah kepekaan terhadap kondisi aktual di lapangan,” tuturnya.
Karo Tapem Sulbar, Arianto, dalam kesempatan yang sama, menjelaskan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan operator masing-masing OPD dalam menyusun laporan yang tepat dan akurat.
“Setiap tahunnya, kita harus melaporkan seluruh kegiatan Pemprov Sulbar, dan ini adalah kesempatan untuk mempertajam keterampilan para operator dalam penyusunan laporan,” kata Arianto.
Arianto berharap melalui Bimtek ini, seluruh kegiatan pemerintah daerah dapat terlaporkan dengan baik.“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang tidak tercatat, sehingga ke depannya laporan yang dihasilkan akan mendapat penilaian yang baik,” tambahnya.
Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas laporan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Sulawesi Barat.
