Opini Oleh: Herman Tanriesa Tandijannang
Polemik mengenai pemekaran daerah kembali mengemuka, khususnya terkait calon pemekaran Kabupaten Balanipa dari Kabupaten Polewali Mandar. Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah, siapkah Kabupaten Polewali Mandar melepas Balanipa? Apakah Balanipa sudah siap menjadi kabupaten baru yang mampu menghadapi beragam tantangan? Dan yang tak kalah penting, apakah warga Balanipa sudah siap menghadapi segala konsekuensi yang akan timbul setelah terbentuknya kabupaten baru ini?
Pemekaran daerah bukanlah perkara sepele. Sebuah kabupaten baru harus memiliki landasan yang kuat, baik dari segi pemerintahan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Sementara itu, Balanipa, dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang melimpah, tampaknya memiliki peluang untuk berkembang. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Dari segi administrasi, Balanipa perlu menyiapkan perangkat daerah, anggaran, serta sistem pelayanan publik yang mumpuni agar masyarakat tidak merasa kehilangan akses terhadap layanan yang ada.
Salah satu kekhawatiran yang kerap muncul adalah kesenjangan yang mungkin terjadi setelah pemekaran. Apakah dengan terbentuknya Kabupaten Balanipa, kesenjangan antara wilayah tersebut dan wilayah lain akan terhapus? Atau justru akan ada kesenjangan baru yang muncul? Kesenjangan dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan adalah isu krusial yang harus dijawab. Jika tidak ditangani dengan baik, pemekaran ini bisa berpotensi menciptakan masalah baru bagi masyarakat.
Selain itu, kesiapan mental dan sosial warga Balanipa juga menjadi faktor penting. Sudahkah mereka siap menghadapi tanggung jawab sebagai warga negara di kabupaten baru yang harus mandiri? Segala konsekuensi, baik positif maupun negatif, tentu akan dirasakan oleh masyarakat. Pendidikan, lapangan kerja, dan partisipasi dalam pemerintahan baru menjadi hal yang harus dipahami dan dihadapi oleh warga.
Terakhir, pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah, benarkah Balanipa sudah benar-benar layak dan siap terpisah dari Kabupaten Induk? Kelayakan ini tidak hanya diukur dari potensi yang ada, tetapi juga dari kesiapan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Apakah Balanipa memiliki rencana strategis yang jelas untuk pembangunan ekonomi dan sosial? Apakah sudah ada dukungan dan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah?
Dengan segala pertimbangan di atas, pemekaran Kabupaten Balanipa harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kajian yang mendalam. Keputusan untuk melepas Balanipa dari Kabupaten Polewali Mandar bukan hanya soal administratif, tetapi juga soal masa depan masyarakat yang tinggal di dalam nya. Semoga wacana pemekaran ini benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak kedepannya.
