Mamuju, Potretnusantara.co.id – Rapat pembahasan Ranperda Revisi RTRW Sulbar di DPRD, Rabu (12/6/2024) kembali dihelat. Dalam pembahasan tersebut, turut dihadiri oleh Panitia Khusus (Pansus), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimkot Mamuju serta beberapa stakeholder lainnya.
Ketua FPPI Pimkot Mamuju Muh. Irfan menyoroti kinerja Pemkab Mamuju yang diangap lambat dalam memberikan peta kawasan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Pemkab Mamuju, sampai saat ini belum memasukkan soal peta kawasan ke Pemprov Subar sebagai data dalam pembahasan RTRW, sementara hal ini sangat penting untuk Kabupaten Mamuju kedepannya dengan melihat masih banyak kawasan yang masuk hutan lindung,” kata Irfan.
Irfan menjelaskan bahwa FPPI Mamuju melihat masih banyak hutan lindung di Mamuju yang belum terekspos.
“Semestinya Pemkab Mamuju jelih melihat kondisi, serta segera menginstruksikan kepada setiap Lurah hingga kepada Kepala Desa yang ada untuk mensosialisasikan wilayah yang masuk dalam kawasan hutan demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan investor atau individu maupun kelompok tertentu,” ungkap Irfan.
FPPI Mamuju mendesak Pemkab Mamuju untuk proaktif dalam menangani hal tersebut dan segera menjemput bola demi kepentingan masyarakat dalam pembahasan RTRW 2024-2043.
(rdi)
