Oleh: Abd. Rahman
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, meninggal dunia pada 31 Januari 2026. Sepuluh bulan berlalu, dan kursi Sulbar-2 masih kosong. DPRD baru mulai menyiapkan tahapan pemilihan pada Juli lalu, ketika kursi itu sudah kosong hampir enam bulan.
Saya tidak ingin buru-buru menuding siapa yang salah. Kekosongan ini bukan sekadar urusan administrasi yang macet. Ia lahir dari pertemuan dua kekuasaan yang berada di satu tangan: kekuasaan eksekutif dan kekuasaan partai.
Wasit yang ikut bermain?
Aturannya cukup terang. Wakil gubernur yang kosong diisi lewat pemilihan oleh DPRD, berdasarkan usulan partai atau gabungan partai pengusung. Gubernur tidak memilih. Sekda Sulbar pun menegaskan bahwa ini urusan politik, dan pemerintah provinsi hanya meneruskan.
Namun “hanya meneruskan” tidak pernah benar benar netral ketika gubernurnya juga Ke
tua DPD Demokrat Sulbar, yang bahkan kembali mendaftar untuk periode 2026–2031. Hukum membolehkan rangkap jabatan itu. Pertanyaannya adalah topi mana yang dipakai saat keputusan diambil.
Dinamika koalisi memperlihatkan betapa lihaiya posisi ini. Pada April, NasDem mengajukan ketuanya, PKS mendorong kadernya, dan Demokrat mengerucut pada dua nama. Pada Agustus, rapat Koalisi Sulbar Maju berlangsung alot hingga pimpinan NasDem meninggalkan forum, sementara partai lain menyepakati dua nama dari Demokrat dan PKS. Sengketanya soal hak partai berkursi dan tak berkursi memang perdebatan hukum yang sungguhan. Saya tidak menilai siapa yang paling berhak. Yang saya soroti adalah posisi gubernur di tengahnya.
Sikap yang semestinya diambil
Pertama, pisahkan topi dengan tegas. Kapan bicara sebagai gubernur dan kapan sebagai ketua partai harus jelas bagi publik. Begitu proses ini terbaca sebagai urusan internal Demokrat, kepercayaan pada proses itu ikut tergerus, siapa pun yang akhirnya terpilih.
Kedua, bicara terbuka soal kriteria. Gubernur wajar menginginkan wakil yang bisa bekerja sama, dan itu alasan yang sah selama diucapkan terang-terangan. Sampaikan kriterianya ke publik: kapasitas, integritas, kemampuan merawat koalisi. Dengan ukuran yang sama, semua nama yang diusulkan bisa diuji secara adil.
Ketiga, jangan jadi sumbatan administrasi. Surat usulan yang singgah di mejanya harus diteruskan secepatnya, tanpa menunggu kompromi yang menguntungkan partainya. Tugas itu sederhana, tetapi di situlah integritas diuji. Tak ada yang bisa membuktikan ada yang sengaja mengulur, tetapi sepuluh bulan cukup panjang untuk membuat orang bertanya-tanya.
Saya paham godaan seorang ketua partai. Partai butuh kursi, kader butuh jabatan, dan politik elektoral tak mengenal kata puas. Tidak ada yang naif soal itu. Tetapi kepala daerah yang terlalu lama memakai topi partai bisa kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada satu kursi wakil, yaitu kepercayaan bahwa ia memerintah untuk semua.
Sulawesi Barat adalah provinsi muda yang masih membangun fondasi kelembagaannya. Cara kursi ini diisi akan jadi preseden yang dikutip gubernur-gubernur sesudahnya. Kalau prosesnya terbuka dan tidak berlarut, ia menjadi teladan. Kalau dibaca sebagai tarik-menarik kepentingan, kita mewariskan kebiasaan buruk.
Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) di DPRD Provinsi Sulbar telah memasuki tahap penyusunan jadwal pemilihan dan pengumuman kandidat. Hasil Pemilihan Wakil Gubernur dijadwalkan pada 20 November 2026.
Pesan saya sederhana. Suhardi Duka tak perlu melepas salah satu topinya, tetapi ia harus tahu kapan menanggalkan yang satu agar yang lain tampil jernih. Dalam urusan Sulbar-2 ini, topi gubernurlah yang semestinya dipakai.
