Majene, Potretnusanatara.co.id – Ketua Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Suriani , menilai usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa melalui APBN perlu dikaji lebih mendalam. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah, masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak untuk diprioritaskan.
Kata Suriani, gagasan yang disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, memiliki tujuan positif untuk memperluas akses masyarakat terhadap karya perfilman nasional sekaligus memperkuat ekosistem industri film hingga ke daerah.
Meski demikian, ia menilai penggunaan anggaran negara untuk program tersebut harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan pembangunan yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Usulan pembangunan 1.000 bioskop desa tidak perlu ditolak secara mutlak karena semangat yang dibawanya adalah pemerataan akses budaya dan penguatan industri kreatif nasional. Namun, penggunaan APBN untuk program tersebut perlu mempertimbangkan prioritas pembangunan yang lebih mendesak,” kata Suriani, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah, kata dia, harus memastikan seluruh warga memperoleh akses yang layak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk program yang belum menjadi kebutuhan mendesak.
“Negara seharusnya memastikan seluruh warga memperoleh akses yang layak terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sebelum mengalokasikan anggaran besar untuk sektor yang belum menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Suriani juga menyoroti persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan di Sulawesi Barat. Berdasarkan data yang ia sampaikan, dari sekitar 1.700 anak yang terdata tidak bersekolah, baru sekitar 550 anak yang berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan.
“Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi negara pada sektor pendidikan masih sangat dibutuhkan. Dukungan anggaran seharusnya lebih diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sekolah, serta memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan,” kata dia.
Selain pendidikan, Suriani menilai pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi persoalan mendasar di banyak daerah, termasuk kawasan 3T. Menurutnya, kondisi jalan yang belum memadai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta akses menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.
“Pembangunan jalan yang memadai memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat karena berkaitan erat dengan pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Meski mengkritisi penggunaan APBN untuk pembangunan bioskop desa, Suriani menegaskan dirinya mendukung pengembangan industri perfilman nasional. Ia menilai dukungan terhadap sektor perfilman dapat dilakukan melalui program yang lebih tepat sasaran, seperti penguatan pendidikan perfilman, pelatihan sumber daya manusia kreatif, bantuan produksi film daerah, hingga pengembangan komunitas dan rumah kreatif di berbagai wilayah.
“Dengan demikian, negara tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas pelaku industri film agar mampu menghasilkan karya yang berkualitas dan berdaya saing,” katanya.
Suriani menegaskan bahwa usulan pembangunan 1.000 bioskop desa memiliki tujuan yang baik untuk mendukung industri perfilman nasional dan pemerataan akses budaya. Namun, dalam kondisi keterbatasan fiskal dan masih tingginya kebutuhan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar, khususnya di wilayah 3T, pemerintah perlu mendahulukan program yang memberikan manfaat langsung dan luas bagi masyarakat.
“Dalam kondisi keterbatasan anggaran, negara perlu mendahulukan program yang memberikan manfaat langsung dan luas bagi masyarakat sebelum mengalokasikan dana besar untuk pembangunan bioskop desa,” pungkasnya.
