Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id – Kebebasan pers dalam mengawal program pemerintah kembali mendapat ujian. Sejumlah jurnalis di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dicegat melakukan peliputan proses pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kamis (11/6/2026).
Insiden itu terjadi ketika para jurnalis meliput kunjungan Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat, Rozali Indra Saputra, ke lokasi proyek yang merupakan bagian dari program strategis pemerintah tersebut.
Saat para jurnalis mencoba memasuki area pembangunan untuk mengambil gambar dan melakukan wawancara dengan Kepala Satgas, pihak pekerja proyek secara sepihak melarang mereka masuk dan langsung menutup rapat pagar proyek.
Situasi sempat memanas ketika beberapa wartawan meminta akses untuk menjalankan tugas jurnalistiknya. Adu dorong tak dapat dihindarkan dipintu masuk proyek setelah permintaan tersebut tidak mendapat respons positif.
Bahkan salah seorang wartawan dilarang oleh sejumlah pekerja dilapangan untuk melakukan wawancara kepada Kepala Satgas bersama rombongan.
Peristiwa itu menimbulkan pertanyaan di kalangan jurnalis terkait keterbukaan informasi pada proyek yang menggunakan APBN. Para jurnalis menilai akses informasi yang memadai penting untuk mendukung fungsi pengawasan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sambaliwali merupakan bagian dari program nasional yang digagas pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek, pembangunan tersebut dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero).
Adapun nilai anggaran yang tercantum mencapai sekitar Rp490 Miliar untuk pembangunan dua unit Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Barat. Proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 240 hari kalender.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, progres pembangunan dinilai masih menghadapi tantangan untuk dapat rampung sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Salah seorang pekerja proyek yang ditemui di lokasi, Didit, menyebut progres pekerjaan hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai sekitar 60 persen.
“Kalau progresnya mungkin sekitar 60 persen. Efektif mulai pekerjaan itu dari bulan Februari dan berakhir di bulan Juli. Ini memang target dari Satgas Kementerian,” kata Didit.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Hutama Karya maupun Satgas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penghalangan peliputan maupun perkembangan terkini proyek tersebut.
Transparansi pelaksanaan proyek dan keterbukaan informasi dinilai penting mengingat proyek tersebut menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar serta menjadi perhatian publik.
