OLEH: ABD. RAHMAN
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Ada paradoks mencolok yang selama ini luput dari perhatian publik: anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis, namun nasib kursi mereka justru ditentukan oleh partai politik. Bukan konstituen yang memilih mereka, bukan rakyat yang memberi mandat — melainkan struktur internal partai yang bekerja di balik pintu tertutup.
Inilah ironi demokrasi perwakilan Indonesia hari ini.
Mandat Rakyat yang Tergadai Dalam sistem demokrasi, anggota legislatif sejatinya adalah representasi suara rakyat. Mereka dipilih langsung oleh pemilih di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, menerima mandat untuk memperjuangkan aspirasi konstituen. Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang beberapa pasalnya telah diubah, memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotaan DPR melalui mekanisme recall atau pergantian antarwaktu (PAW).
Artinya, seorang anggota DPR yang terpilih dengan ratusan ribu suara rakyat bisa digusur dari kursinya hanya karena dianggap tidak sejalan dengan garis partai — bukan karena melanggar hukum, bukan karena kehilangan kepercayaan rakyat, tetapi semata-mata karena konflik kepentingan dengan elite partai. Pertanyaannya kemudian: siapa sebenarnya yang diwakili anggota DPR? Rakyat yang memilihnya, atau partai yang menaunginya?
MEKANISME RECALL: SENJATA KEPATUHAN
Mekanisme PAW diatur dalam Pasal 239 UU MD3, yang membolehkan partai mengajukan pergantian anggota DPR sebelum masa jabatan berakhir. Secara normatif, ketentuan ini memang bertujuan menjaga disiplin dan kohesi fraksi di parlemen. Namun dalam praktiknya, recall kerap digunakan sebagai alat kontrol — bahkan intimidasi — terhadap anggota yang berani berbeda suara dengan pimpinan partai.
Sejarah mencatat, mekanisme serupa pernah digunakan secara masif pada era Orde Baru untuk membungkam anggota legislatif yang kritis. Meski era reformasi telah bergulir lebih dari dua dekade, akar kultur represif dalam hubungan partai dan kader legislatifnya belum sepenuhnya tercabut.
Konsekuensinya fatal bagi demokrasi: anggota DPR cenderung lebih loyal kepada partai daripada kepada konstituen. Suara mereka di parlemen bukan cerminan aspirasi rakyat dapilnya, melainkan instruksi fraksi. Independensi legislatif pun menjadi kemewahan yang hampir mustahil.
UNDANG – UNDANG PARTAI POLITIK DAN CELAH OLIGARKI
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik seharusnya menjadi instrumen demokratisasi internal partai. Namun regulasi ini masih menyisakan banyak celah yang memungkinkan oligarki elite partai menguat. Proses rekrutmen calon legislatif, penentuan nomor urut, hingga keputusan recall — semuanya bermuara pada kekuasaan segelintir elite di pucuk pimpinan partai.
Demokrasi internal partai yang lemah menghasilkan anggota DPR yang tersandera. Mereka tahu bahwa karier politik mereka bergantung pada “restu” ketua umum, bukan pada kepercayaan rakyat. Akibatnya, fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif pun melemah, karena partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintah akan menarik kadernya di DPR untuk “tidak terlalu kritis.”
Situasi ini menciptakan lingkaran setan: rakyat memilih wakil, namun wakil tunduk pada partai, dan partai dikendalikan oleh oligarki. Mandat demokrasi terputus di tengah jalan.
MENUJU REFORMASI SISTEM PERWAKILAN
Sudah saatnya Indonesia mendorong reformasi serius atas sistem ini. Beberapa langkah yang mendesak untuk dipertimbangkan:
1. Mekanisme recall harus diperketat dengan syarat substantif — hanya dapat dilakukan jika anggota DPR terbukti melakukan pelanggaran hukum atau etika berat, bukan sekadar alasan “tidak loyal pada partai.”
2. Demokratisasi internal partai perlu diperkuat dalam revisi UU Parpol, termasuk kewajiban pemilihan pemimpin partai secara terbuka dan melibatkan seluruh anggota, bukan hanya elite.
3. Perlu dipertimbangkan mekanisme recall dari bawah — yakni memberikan hak kepada konstituen untuk mencabut mandat anggota DPR yang dinilai gagal mewakili mereka, bukan hanya hak partai.
Demokrasi bukan sekadar ritual pencoblosan lima tahunan. Ia adalah sistem yang menjamin bahwa kekuasaan benar-benar berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Ketika anggota DPR lebih takut pada ketua umumnya daripada pada pemilihnya, maka ada yang salah dalam arsitektur demokrasi kita.
“DPR dipilih oleh rakyat — dan sudah seharusnya, hanya rakyat pula yang berhak memberhentikannya.”
