Dr. Islahuddin, M.Si., CHE.
* (Dosen POLTEKPAR Makassar)
* (Ketua Dewan Pengawas Yayasan Butta Porea Indonesia)
Opini Publik, Potretnusantara.co.id – Setiap tahun, narasi tentang tumpukan sampah di berbagai sudut negeri kerap berakhir sebagai sekadar angka fantastis yang memicu kekhawatiran sesaat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kita sedang
berpacu dengan waktu melawan apa yang tepat disebut sebagai “bom waktu ekologis”. Data nasional sepanjang tahun 2024 menyajikan potret yang kelam: timbulan sampah mencapai 33,8 juta ton. Dari jumlah masif tersebut, sebanyak 13,6 juta ton atau setara dengan 40,1% masih menjadi residu yang tidak terkelola. Residu ini tidak hilang; ia terakumulasi di TPA, hanyut ke laut, atau dibakar secara terbuka, secara masif mencemari tanah, air, dan udara yang kita hirup.
Di Kota Makassar, krisis ini bukan lagi ancaman teoretis, melainkan realitas harian yang menuntut intervensi segera dan struktural. Sebagai hub utama di Timur Indonesia, kota ini memproduksi sekitar 1.000 hingga 1.300 ton sampah setiap harinya. Beban terbesar dari volume yang
mencengangkan ini jatuh pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa. TPA ini adalah potret mikrokosmos dari kegagalan tata kelola sampah linier: dengan luas area yang hanya 19,1 hektare sangat terbatas
untuk kota metropolitan ketinggian tumpukan sampah di sana telah mencapai angka kritis 16–17 meter. Tanpa adanya rekayasa struktural yang radikal dari hulu, para ahli memprediksi kapasitas daya tampung TPA
Tamangapa akan lumpuh total dalam waktu kurang dari dua tahun. Kegagalan ini akan memicu krisis sanitasi hulu-hilir yang melumpuhkan kota.
Namun, di tengah urgensi ekologis ini, kita harus berani mengubah lensa pandang. Krisis ini sesungguhnya bukan sekadar persoalan sanitasi perkotaan atau manajemen limbah semata. Ia adalah ancaman langsung dan eksistensial terhadap tulang punggung ekonomi masa depan Sulawesi Selatan: Sektor Pariwisata.
1. Mengamankan Fondasi Destinasi Melalui Teknologi “Waste-to-Energy”
Pariwisata modern telah mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Ia tidak lagi sekadar berbisnis tata ruang atau menjual keindahan visual destinasi yang superfisial, melainkan menawarkan “pengalaman” yang bersih, sehat, dan menjunjung tinggi etika lingkungan. Mengacu pada pedoman internasional dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC), manajemen limbah padat (Kriteria D2) adalah syarat mutlak bagi sebuah destinasi untuk dapat diklasifikasikan sebagai destinasi
berkelanjutan (sustainable destination). Wisatawan bahari yang mencari kejernihan perairan, penikmat sejarah yang menghargai ruang publik yang rapi, atau pemburu kuliner yang mengutamakan sanitasi akan segera
berpaling jika dihadapkan pada wajah kota yang kumuh. Citra sebuah destinasi sangat rapuh terhadap isu kebersihan, dan sekali runtuh, pemulihannya membutuhkan waktu yang sangat Panjang danbiaya yang tidak kecil.
Untuk mengatasi paradoks ini antara lonjakan sampah dan kebutuhan kebersihan destinasi inisiatif Pemerintah untuk menghadirkan teknologi Waste-to-Energy (WtE) menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditawar.
Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang direncanakan di 33 kota, termasuk pemusatan PSEL di kawasan TPA
Antang/Tamangapa, bukan sekadar proyek infrastruktur energi, melainkan perwujudan dari tata kelola Destination Management Organization (DMO) yang holistik.
Pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen politik yang kuat melalui
RUPTL PLN 2025-2034, dengan menetapkan target kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebesar 452,7 Megawatt. Melalui teknologi seperti insinerasi modern, pirolisis, dan gasifikasi, residu
sampah yang selama ini hanya menumpuk dan memproduksi gas metana gas rumah kaca yang puluhan kali lebih berbahaya dari CO2 dikonversi menjadi energi bersih. Infrastruktur ini bertindak sebagai instrumen penjaga kualitas lingkungan destinasi, memastikan bahwa “wajah” pariwisata Makassar tetap prima tanpa terbebani oleh limbahnya sendiri. Kita bisa belajar dari negara-negara seperti Swedia, Jepang, dan
Jerman yang telah berhasil meminimalkan residu di TPA hingga kurang dari 3%, dan justru menjadikan WtE sebagai pilar energi dan kebersihan kota mereka.
2. Sirkularitas Akomodasi: Ekosistem Hijau yang Menguntungkan
Penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan solusi teknologi makro di hilir. Keberlanjutan pariwisata sejati harus ditarik masuk ke dalam ekosistem akar rumput dan industri itu sendiri. Di sinilah konsep Ekonomi Sirkular (Circular Economy) menawarkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi industri pariwisata dan lingkungan. Konsep ini berfokus pada prinsip “mendesain limbah keluar” dan “menjaga material tetap digunakan”.
Integrasi sirkular ekonomi dapat diwujudkan melalui pengolahan limbah organik yang masif dari industri akomodasi (hotel dan restoran) dan rumah tangga. Alih-alih dibuang ke TPA, limbah makanan ini diproses di tingkat kewilayahan menjadi kompos berkualitas tinggi atau digunakan sebagai pakan dalam budidaya maggot (Black Soldier Fly). Maggot dikenal sebagai pengurai limbah organik yang luar biasa cepat dan efisien.
Siklus sirkular yang tercipta sangatlah elegan dan berpotensi ekonomi tinggi: maggot yang gemuk menjadi pakan bernutrisi untuk industri peternakan (unggas) dan perikanan lokal, sementara sisa proses penguraian (kasgot) menjadi pupuk organik cair atau padat. Siklus ini secara langsung mendukung prinsip green housekeeping di perhotelan, di mana hotel tidak hanya mengurangi jejak karbon dari limbahnya, tetapi juga dapat memperoleh bahan baku (seperti telur atau sayuran) dari rantai pasok lokal yang didukung oleh kompos mereka sendiri.
3. Yayasan Butta Porea Indonesia: Ketahanan Pangan Melalui “Tanami Tanata”
Di titik inilah, gerakan swadaya masyarakat memegang peranan krusial sebagai jembatan antara pengelolaan sampah dan kesejahteraan komunitas lokal. Kehadiran inisiatif seperti Yayasan Butta Porea Indonesia, dengan semangat yang digelorakan melalui gerakan “Tanami Tanata”, menjadi katalisator penggerak yang brilian di tingkat tapak.
Visi mulia di balik gerakan “Tanami Tanata” melampaui sekadar estetika penghijauan ruang kota atau program kecantikan kampung. Yayasan ini secara aktif mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan aksi ganda: membersihkan lingkungan mereka dari tumpukan sampah mandiri, dan secara simultan mengolah lahan-lahan serta pekarangan kosong mereka menjadi area produktif. Ini adalah langkah mitigasi strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal (local food security). Di tengah ancaman kelangkaan dan krisis pangan global yang diprediksi akan semakin parah di masa depan, kemandirian pangan tingkat rumah tangga adalah benteng
pertahanan utama.
Pupuk organik hasil olahan sampah rumah tangga dan kawasan industri (seperti TPS 3R di KIMA) dapat langsung diaplikasikan untuk menyuburkan lahan-lahan warga tersebut. Yayasan Butta Porea Indonesia memberikan pendampingan teknis dan akses benih unggul, memastikan bahwa lahan sempit sekalipun dapat menghasilkan sayuran, buah-buahan, atau tanaman obat yang berkualitas dan sehat.
Gerakan ini menciptakan ekosistem urban farming terintegrasi yang sangat selaras dengan pariwisata berkelanjutan:
4. Rantai Pasok Perhotelan yang Hijau: Hasil panen pertanian perkotaan dari lahan masyarakat yang subur oleh kompos sampah
dapat diserap oleh industri perhotelan. Ini menciptakan local supply chain dengan jejak karbon rendah, segar, dan sekaligus
memberdayakan ekonomi warga sekitar.
5. Wisata Edukasi (Edutourism): PSEL dan kampung-kampung iklim binaan masyarakat dapat bertransformasi menjadi atraksi
pariwisata minat khusus. Wisatawan, baik domestik maupun internasional, dapat mengunjungi Makassar untuk melihat langsung bagaimana sebuah kota metropolitan mengelola sampahnya secara
mandiri, berinovasi dengan energi, dan sekaligus mewujudkan ketahanan pangannya. Ini adalah bentuk branding pariwisata berbasis inovasi dan kepedulian lingkungan.
6. Ekonomi Kreatif Berbasis Daur Ulang: Sampah non-organik (plastik, kertas) di tingkat tapak dikelola oleh komunitas kreatif
menjadi produk kerajinan bernilai guna yang mendukung UMKM pariwisata, memberikan nilai tambah ekonomi langsung bagi masyarakat yang selama ini terdampak persoalan sampah.
7. Visi Menuju 2029: Sinergi Adalah Kunci
Mewujudkan target ambisius “Makassar Bebas Sampah 2029” dan visi pariwisata yang tangguh menuntut sinergi total dari hulu ke hilir. Keberhasilan infrastruktur teknologi tinggi bernilai miliaran dolar seperti PSEL akan jauh lebih bermakna dan optimal jika ditopang oleh kesadaran komunal, budaya zero waste, dan komitmen dari industri hospitalitas dalam menjalankan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) secara konsisten.
Penyelesaian persoalan sampah bukan sekadar upaya memangkas tumpukan di TPA atau menciptakan energi. Ia adalah investasi jangka panjang pada wajah dan citra destinasi kita. Jika Makassar mampu mengorkestrasi krisis sampah ini menjadi inovasi energi terbarukan, gerakan ketahanan pangan yang masif, dan sirkular ekonomi komunitasyang berdenyut di setiap RT/RW, kota ini tidak hanya sedang memperbaiki kualitas hidup warganya. Lebih dari itu, Makassar akan mengukuhkan posisinya di peta global sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan yang tangguh, autentik, dan berdaya saing tinggi. Kunci kemajuan pariwisata kita terletak pada keberanian kita membersihkan diri dan menanami tanah kita sendiri.
