Polewali Mandar, Potretnusantara.co.id – KAMMI Mandar Raya melayangkan kritik tajam terhadap kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi krisis yang menekan kehidupan ekonomi warga secara luas.
Di tengah kelangkaan, ditemukan praktik penjualan BBM di tingkat pengecer dengan harga mencapai Rp30.000 per botol. Situasi ini dinilai tidak wajar dan mengindikasikan dugaan penimbunan serta permainan distribusi oleh mafia BBM.
KAMMI Mandar Raya menilai persoalan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat akumulasi pembiaran yang berlangsung cukup lama. Lemahnya pengawasan dari DPRD serta minimnya ketegasan aparat penegak hukum (APH) disebut membuka ruang bagi praktik mafia BBM untuk berkembang dan menguasai rantai distribusi.
Wakil Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Mandar Raya, Nasrullah, menegaskan kondisi tersebut mencerminkan kegagalan serius dalam pengawasan distribusi energi di daerah.
“Ini bukan sekadar kelangkaan, ini adalah kegagalan pengawasan. Ketika rakyat dipaksa membeli BBM dengan harga mencekik, sementara mafia bebas memainkan distribusi, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap negara. Jika DPRD dan APH terus abai, maka rakyat akan terus menjadi korban,” tegas Nasrullah.
Sebagai respons atas kondisi tersebut, KAMMI Mandar Raya menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak seluruh elemen, mulai dari DPRD, aparat penegak hukum, dinas terkait, hingga masyarakat dan mahasiswa, untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia BBM di Polewali Mandar sebagai langkah darurat.
Selain itu, KAMMI juga meminta aparat penegak hukum segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh, tidak hanya di SPBU sebagai titik distribusi resmi, tetapi juga menyasar pengecer yang dinilai rawan terjadi penyimpangan.
KAMMI turut menuntut aparat mengusut tuntas alur distribusi BBM, mulai dari sumber hingga ke tingkat pengecer, guna membongkar jaringan mafia BBM yang diduga terorganisir. Hasil sidak dan investigasi juga diminta diumumkan secara terbuka dan berkala kepada publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Mereka menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan, maka patut diduga terjadi pembiaran sistematis yang menguntungkan mafia BBM dan merugikan masyarakat luas.
KAMMI Mandar Raya menilai krisis BBM saat ini menjadi ujian nyata bagi keberpihakan negara. Ketika masyarakat harus membeli BBM dengan harga tinggi di tengah kelangkaan, sementara praktik distribusi ilegal tetap berlangsung, maka kepercayaan publik terhadap negara berada dalam titik kritis.
