Lutim, Potretnusantara.co.id – Kritik keras dilayangkan oleh Kordinator Wilayah DEMA PTKIN se-Sulawesi, Dirga, terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur. Sorotan utama diarahkan pada kualitas menu yang dibagikan kepada siswa yang dinilai tidak layak konsumsi dan jauh dari standar gizi yang seharusnya dipenuhi, Kamis (5/3/2026).
Sebagai putra asli Towuti yang lahir dan besar di daerah tersebut, M. Dirga Saputra menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan di lapangan. Ia menegaskan bahwa program yang semestinya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap kesehatan generasi muda justru berpotensi mencederai tujuan mulianya jika dijalankan tanpa standar yang jelas dan pengawasan yang ketat.
Beberapa laporan yang diterimanya menyebutkan adanya makanan dengan kualitas rendah, penyajian yang kurang higienis, porsi yang tidak sesuai kebutuhan gizi siswa, hingga dugaan makanan yang sudah tidak segar saat dibagikan. Kondisi ini, menurutnya, bukan persoalan sepele.
“Ini bukan sekadar soal rasa atau variasi menu. Ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak di Towuti. Jika makanan yang diberikan tidak memenuhi standar gizi dan kebersihan, maka itu adalah bentuk kelalaian serius,” tegas M. Dirga Saputra.
Dirga mempertanyakan sistem pengawasan dan mekanisme kontrol kualitas dalam pelaksanaan MBG di Kecamatan Towuti. Bagaimana mungkin program sebesar ini berjalan tanpa evaluasi menyeluruh terhadap penyedia dan proses distribusinya? Jika benar ditemukan menu yang tidak layak, maka hal tersebut mencerminkan lemahnya tanggung jawab dan pengawasan dari pihak terkait.
Ia juga menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dijalankan hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif atau mengejar laporan seremonial. Orientasi program harus pada kualitas dan manfaat nyata bagi siswa, bukan sekadar angka distribusi.
Kordinator Wilayah DEMA PTKIN se-Sulawesi ini, mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera melakukan audit terbuka terhadap pelaksanaan MBG di Towuti, memastikan transparansi anggaran, serta menetapkan standar menu yang jelas dan dapat diawasi publik.
“Anak-anak sekolah bukan objek proyek. Mereka berhak mendapatkan makanan yang benar-benar bergizi, layak, dan aman. Jika ada pihak yang lalai atau bermain-main dengan kualitas, maka harus ada tindakan tegas,” pungkasnya.
Sebagai putra daerah, M. Dirga Saputra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini hingga ada perbaikan nyata. Baginya, menjaga kualitas generasi muda Towuti adalah tanggung jawab bersama yang tidak boleh ditawar.
Penulis: S PNs
