MAMUJU, POTRETNUSANTARA.co.id — Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membentuk tim khusus untuk melakukan penilaian terhadap kanal informasi digital seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, menjelaskan bahwa tim ini bertugas memantau dan mengevaluasi keaktifan website resmi serta platform media sosial OPD sebagai bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Penilaian dilakukan secara berkala dengan melihat konsistensi publikasi, kualitas konten, serta keterbaruan informasi yang disampaikan kepada publik,” ujar Dian, Senin (12/1/2026).
Ia menambahkan, evaluasi tersebut bertujuan mendorong OPD agar lebih aktif dan profesional dalam mengelola kanal informasi digital sebagai sarana komunikasi publik pemerintah.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa hasil penilaian tidak hanya berorientasi pada peningkatan indeks SPBE. Lebih dari itu, evaluasi kanal informasi OPD akan menjadi salah satu indikator dalam penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Optimalisasi kanal informasi ini bukan hanya untuk memenuhi indikator SPBE, tetapi juga menjadi data pendukung dalam penilaian TPP. Artinya, kinerja kehumasan dan publikasi OPD memiliki dampak langsung terhadap penilaian administrasi dan keuangan,” kata Ridwan.
Ridwan menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga yang mendorong penerapan sistem TPP berbasis kinerja secara objektif dan terukur.
Menurutnya, keaktifan OPD dalam menyampaikan informasi publik mencerminkan kinerja institusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kebijakan ini sejalan dengan semangat Pancadaya Sulbar, khususnya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dengan pengelolaan kanal informasi yang aktif dan profesional, Ridwan berharap masyarakat dapat memperoleh informasi pembangunan secara utuh, sekaligus menjadi instrumen yang adil bagi pemerintah dalam menilai kinerja OPD.
“Publik terlayani dengan baik, dan pemerintah memiliki dasar penilaian kinerja yang objektif,” pungkasnya. (Rls)
